RAKYATSULUT, MANADO — Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) kembali menjadi sorotan.
Kader senior berinisial JRMS yang dikabarkan diamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut terkait dugaan korupsi proyek di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, mencuat di tengah polemik internal dan Musyawarah Daerah (Musda) yang tak kunjung terlaksana.
Perlu diketahui, JRMS diamankan pada Jumat (9/10/2026) dan menjabat sebagai Wakil Ketua III Demokrat Sulut pada masa kepemimpinan Mor Dominus Bastiaan (MDB).
Informasi yang dihimpun menyebut perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan lanjutan Kantor Bupati Baru Satu Atap yang mengarah ke Kantor DPR pada Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4,9 miliar.
Polemik Internal Ikut Mencuat:
Di luar kabar perkara hukum tersebut, Poros Cikeas Sulut tersebut juga dihadapkan pada polemik internal terkait dugaan penipuan dan pemufakatan jahat berkedok pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) Billy Lombok yang disebut telah dibawa ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Dalam persoalan itu, nama Sekretaris DPD Demokrat Sulut Stendy Stenly Rondonuwu, Ketua BPOKK DPD Brillian Charles Lasut, dan Ketua DPC Demokrat Manado Nortje Van Bone turut disebut.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Penyebutan nama tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Selain itu, Persoalan lain yang turut menjadi perhatian ialah belum terlaksananya Musyawarah Daerah (musda) Demokrat Sulut, meski agenda itu disebut telah beberapa kali direncanakan.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan penundaan Musda berlangsung sejak periode pelaksana tugas (Plt.) sebelumnya hingga masa kepemimpinan MDB.
“Ini seperti musibah (malapetaka,-red) Sejak Plt. pertama kali pada zaman HBL hingga ke MDB, sampai saat ini Musda belum terlaksana,” ungkap sumber tersebut, Sabtu (10/10/2026) malam.
Belum adanya kepastian pelaksanaan Musda menambah pertanyaan mengenai agenda organisasi dan penyelesaian polemik internal partai. Namun, alasan resmi penundaan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pengurus Demokrat Sulut.
MDB Belum Memberikan Tanggapan:
Redaksi telah berupaya meminta klarifikasi Mor Dominus Bastiaan melalui pesan WhatsApp dengan nomor ponsel 0811 4****4 terkait polemik internal Demokrat Sulut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.
Redaksi tetap membuka ruang bagi seluruh pihak yang disebut untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Seluruh informasi terkait perkara hukum tersebut tetap perlu mengacu pada fakta terverifikasi dan keterangan resmi aparat penegak hukum. (Red)
