Rakyatsulut, Manado— Dinamika politik di tubuh Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara mulai memperlihatkan perbedaan pendekatan antargenerasi.
Dalam rapat pleno perdana jajaran pengurus DPD I Partai Golkar Sulut pascapengesahan kepengurusan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sejumlah masukan mengemuka, mulai dari penguatan struktur organisasi hingga penentuan arah politik partai ke depan.
Perbedaan pandangan yang disampaikan kader senior dan kader lainnya itu menjadi catatan menarik dalam proses konsolidasi internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Di satu sisi, ada penekanan pada pembenahan fondasi organisasi dan kepatuhan terhadap mekanisme partai. Di sisi lain, muncul harapan agar forum perdana itu dimanfaatkan untuk mengevaluasi kepengurusan sebelumnya sekaligus merumuskan program kerja yang relevan dengan tantangan politik ke depan.
Politisi senior asal Kabupaten Bolaang Mongondow, Sudirman Mamonto, mengingatkan pentingnya memperkuat fondasi organisasi sebelum melangkah lebih jauh. Dengan pengalaman selama dua dekade bersama Golkar, ia menilai setiap pengurus perlu memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur agar roda organisasi berjalan sesuai mekanisme.
“Saya 20 tahun sudah bersama Golkar. Sebelum lebih jauh, baiknya kepengurusan yang telah terbentuk dapat mengetahui tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Mamonto.
Pesan tersebut menempatkan pembenahan internal sebagai salah satu pekerjaan awal yang perlu mendapat perhatian kepengurusan baru.
Bagi Mamonto, konsolidasi bukan sekadar membentuk susunan pengurus, melainkan memastikan setiap struktur memahami peran dan tanggung jawabnya.
Pandangan senada mengenai pentingnya konsolidasi, tetapi dengan penekanan berbeda, disampaikan Nicky Lumingas. Ia berharap rapat pleno perdana tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi momentum untuk mengevaluasi kepengurusan sebelumnya, menyusun program kerja yang realistis, serta mempersiapkan kepemimpinan yang akan membawa Golkar Sulut ke tahap berikutnya.
Namun, terkait pembahasan internal dan penataan lebih lanjut, Lumingas berpandangan bahwa hal tersebut sebaiknya dilakukan dalam forum Musyawarah Daerah (Musda), sehingga setiap struktur yang telah terbentuk memiliki waktu untuk mempersiapkan diri secara matang.
“Terkait internal ke dalam sebaiknya dibahas saat Musda agar masing-masing struktur yang telah terbentuk dapat mempersiapkan secara matang,” jelas Lumingas, yang juga merupakan Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara itu.
Dua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa konsolidasi organisasi dapat dilihat dari sejumlah sudut pandang:
Memperjelas mekanisme dan pembagian tugas, sekaligus memastikan evaluasi serta perencanaan program dilakukan melalui forum yang tepat.
MEP Tampung Masukan, Koordinasi dengan DPP Disiapkan:
Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS (MEP), mengapresiasi beragam masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Didampingi Sekretaris dr. Aditya Didi Moha dan Bendahara Inggried J.N.N. Sondakh, SE., MM, MEP menyatakan bahwa berbagai masukan akan menjadi bahan pertimbangan untuk langkah organisasi selanjutnya.
“Terima kasih beragam masukannya, semuanya ‘membakar’ dengan satu tujuan bersama untuk kemajuan partai yang kita cintai dan segera akan dikonsultasikan ke DPP, termasuk kesiapan HUT Partai,” kata MEP saat memimpin Rapat pleno perdana itu pada Senin (12/10/2026) di Kantor DPD I Partai Golkar Sulut, Jalan Martadinata, Kota Manado.
Membaca Dinamika Dua Generasi di Tubuh Beringin:
Perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi politik tidak selalu berarti pertentangan. Dalam konteks Golkar Sulut, dinamika tersebut dapat dibaca sebagai pertemuan pengalaman, kebutuhan konsolidasi, dan tuntutan penyesuaian terhadap perubahan zaman.
Secara umum, kader senior cenderung memiliki pengalaman lebih panjang dalam menjalankan mekanisme organisasi, membangun jaringan politik, serta menjaga kesinambungan struktur dan basis dukungan.
Penekanan pada pembagian tugas, prosedur, dan konsolidasi menjadi bagian dari pendekatan yang mengutamakan keteraturan organisasi.
Sementara itu, perspektif yang menekankan evaluasi, penyusunan program kerja realistis, dan pembaruan kepemimpinan membuka ruang bagi pembahasan mengenai efektivitas organisasi.
Dalam konteks politik kontemporer, agenda tersebut juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan memperluas komunikasi publik, memanfaatkan media digital, serta menjangkau pemilih muda tanpa mengabaikan basis pemilih yang telah lama menjadi bagian dari kekuatan partai.
Meski demikian, pandangan tersebut tidak dapat secara otomatis dilekatkan pada semua kader berdasarkan usia.
Pengalaman, posisi dalam struktur, latar belakang politik, dan prioritas masing-masing individu turut memengaruhi cara seseorang melihat arah organisasi.
Di sinilah tantangan kepengurusan MEP:
Mempertemukan pengalaman kader yang telah lama berkecimpung di Golkar dengan gagasan pembaruan yang dibutuhkan untuk menjawab perkembangan politik.
Doktrin karya kekaryaan dan tradisi organisasi dapat tetap menjadi pijakan, sementara metode komunikasi, pengelolaan program, dan pendekatan kepada masyarakat terus dievaluasi sesuai kebutuhan.
Pada akhirnya, masa depan Golkar Sulut tidak hanya ditentukan oleh komposisi kepengurusan, tetapi juga oleh kemampuan menerjemahkan berbagai masukan menjadi program yang terukur dan mekanisme kerja yang jelas.
Rapat pleno perdana menjadi salah satu titik awal untuk menguji bagaimana perbedaan pandangan itu dikelola: apakah berhenti sebagai catatan dalam forum, atau berlanjut menjadi agenda konsolidasi yang konkret.
Menjelang HUT Partai, perhatian kini tertuju pada bagaimana kepengurusan DPD I Golkar Sulut menyelaraskan pembenahan internal, evaluasi organisasi, dan penyusunan program kerja. Sebab, di tengah pertemuan dua generasi, pekerjaan terpenting bukan sekadar menentukan pendekatan mana yang digunakan, melainkan membangun kesepahaman tentang arah dan cara kerja partai ke depan. (Ras/Val)
