RSOL/RakyatSulutOnline.com, JAKARTA — Sebagai kota pelabuhan sekaligus wilayah pesisir yang kehidupan ekonominya tak lepas dari laut, Bitung membawa kepentingan masyarakat pesisir, hingga penguatan ekonomi kelautan ke dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.
Hal itu menjadi bagian dari agenda Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE., saat menghadiri audiensi tahap II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Senin (28/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan serta usulan program kepada pemerintah pusat.
Rombongan ASPEKSINDO diterima Kepala Biro Perencanaan KKP Rudi Alek Wahyudin bersama jajaran kementerian.
Plt. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung Christ Kevin Emor, SSTP., MAP., menyampaikan kehadiran Wali Kota Hengky Honandar dalam forum tersebut sebagai pengurus ASPEKSINDO.
Dalam pertemuan tersebut, kepentingan daerah kepulauan dan pesisir menjadi salah satu agenda yang dibahas.
Selain itu, ASPEKSINDO juga telah menyerahkan dokumen program serta berbagai usulan dari sejumlah pemerintah daerah sebagai bahan pembahasan lebih lanjut bersama KKP. Salah satu pokok pembicaraan menyangkut pola dan mekanisme penyaluran program kepada daerah.
Kehadiran Wali Kota Bitung dalam forum tersebut, sebagai upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam mendorong pembangunan sektor kelautan, mendukung masyarakat pesisir, serta mengembangkan potensi ekonomi yang bertumpu pada sumber daya laut.
Melalui forum tersebut, aspirasi daerah kepulauan dan pesisir diharapkan dapat menjadi bagian dalam pembahasan program pemerintah pusat, termasuk kebutuhan daerah yang memiliki karakter ekonomi berbasis kelautan seperti Kota Bitung.
Audiensi tahap II turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pengurus ASPEKSINDO, di antaranya Bupati Mempawah selaku Ketua Umum, Bupati Aceh Barat Daya selaku Sekjen, Bupati Trenggalek selaku Bendahara Umum, serta kepala daerah dari Malaka, Rokan Hulu, Lampung Selatan, Luwu Utara, Bengkayang, Seluma, Tanggamus, Maluku Tenggara, Kubu Raya, Aceh Barat, dan Sekda Boalemo, Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Nurdin Baderan, S.P. MSi. (fik)
