Desil Bukan Penentu Mutlak Penerima Bansos, Sulhan Beri Penjelasan

banner 120x600

RSOL, Rakyat Sulut- BOLMONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulhan Manggabarani, S.E., S.H., M.H., mengingatkan masyarakat agar tidak salah memahami, pengelompokan desil dalam penetapan penerima bantuan sosial (bansos).

Melalui materi edukasi yang disampaikan kepada masyarakat, Sulhan menegaskan bahwa keluarga yang masuk desil 1 hingga 5 belum tentu otomatis, mendapatkan bantuan pemerintah.

“Masuk desil 1–5 belum otomatis dapat bansos,” demikian pesan yang disampaikan Sulhan dalam materi sosialisasinya.

Ia menjelaskan, penetapan penerima bantuan sosial tetap mempertimbangkan sejumlah ketentuan, bukan semata-mata berdasarkan angka desil.

“Penetapan penerima mengikuti syarat program, hasil verifikasi, dan kuota,” tegasnya.

Sulhan turut memberikan gambaran mengenai pengelompokan kesejahteraan keluarga. Jika 100 keluarga diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah, keluarga pada desil 1–2 berada di urutan 1 hingga 20, dan dapat diusulkan untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Sembako.

Sementara desil 3–4 berada pada urutan 21 hingga 40, yang juga dapat diusulkan untuk program PKH dan Sembako.

Adapun desil 5 berada pada urutan 41, hingga 50 dan dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan iuran jaminan, kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Selain itu, Sulhan mengimbau masyarakat untuk aktif memeriksa data kesejahteraan, keluarga melalui situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembaruan data, apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.

“Jika data keliru, ajukan pembaruan melalui desa, kelurahan, atau Dinas Sosial,” demikian imbauan dalam materi edukasi tersebut.

Menurut Sulhan, pemahaman mengenai desil dan mekanisme penyaluran bansos penting agar masyarakat, mengetahui proses pengusulan serta persyaratan yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya berpatokan pada status desil, tetapi juga memahami bahwa penetapan penerima bantuan harus melalui proses verifikasi, dan mengikuti kuota masing-masing program. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *