RSOL, Rakyat Sulut – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pasalnya, memberikan Kesan tersendiri oleh Pemprov Gorontalo.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menghadiri langsung acara tersebut. Menariknya, dalam kegiatan itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa Idah dan menanyakan hubungan keluarganya dengan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie.
Momen itu terjadi saat Presiden Prabowo menyapa para kepala daerah yang hadir dalam Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
“Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Idah Syahidah Rusli Habibie, masih keluarga Pak B.J. Habibie?” tanya Presiden.
Idah pun berdiri dan menjawab dengan tegas, “Siap, masih, Pak.” Jawaban tersebut disambut tepuk tangan para peserta Rakornas.
Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta dibuka langsung oleh Presiden Prabowo. Kegiatan ini dihadiri para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia sebagai forum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan dewan ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan, memperluas kepemilikan rekening, serta meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat hingga tingkat keluarga.
Ditemui usai kegiatan, Wagub Idah menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana mengalokasikan anggaran besar bagi daerah pada tahun mendatang untuk mendukung berbagai program kerakyatan.
“Bapak Presiden ingin memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Sebab, ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat,” ujar Idah.
Menurutnya, perluasan akses keuangan perlu diiringi kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan sesuai kebutuhan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui Rakornas TPAKD 2026, sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga akses keuangan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah.(*mra)
