RSOL, Rakyat Sulut – Pemerintah berupaya memerangi praktik rentenir yang menyusahkan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir sukses menyalurkan pembiayaan senilai Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur di seluruh Indonesia.
“Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Friderica, perluasan akses keuangan merupakan langkah krusial untuk mendorong pemerataan ekonomi,mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok daerah.
Guna melepaskan masyarakat dari jerat pinjaman rentenir, OJK bersama pemerintah daerah terus memperluas jangkauan layanan keuangan formal. Dengan begitu, pelaku usaha mikro dan masyarakat memiliki pilihan pembiayaan modal yang lebih aman dan terjangkau.
Langkah ini diperkuat oleh hadirnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang kini sudah terbentuk di 552 provinsi, kabupaten, dan kota.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi daerah yang belum memilikinya,” tegasnya.
Selain program pembiayaan melawan rentenir, OJK juga menggulirkan program khusus untuk sektor-sektor prioritas. Dalam paparannya, Friderica menyebutkan bahwa pembiayaan sektor prioritas ini telah menyalurkan dana sebesar Rp 5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.
Rangkaian program tersebut menjadi pilar utama OJK dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam kesempatan yang sama, OJK juga memaparkan pencapaian positif terkait akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Pada 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 69%, sementara tingkat inklusi keuangan berhasil melampaui 93%.
Friderica, yang akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa capaian inklusi keuangan tersebut bahkan sudah mendahului target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.
“Literasi sudah mencapai 69 persen dan tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai lebih dari 93 persen. Hal ini sudah melampaui target RPJMN Indonesia sebesar 93 persen yang semula ditargetkan untuk tahun 2029,” pungkasnya.(*adm)
