RSOL, Rakyatsulutonline.com, Bitung — Pemerintah Kota Bitung turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah pusat dan Daerah tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.
Kehadiran Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE., dan Wakil Wali Kota Randito Maringka S.Sos., bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Bitung. Ini sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Kota Bitung untuk bersinergi dan berkontribusi aktif bersama pemerintah pusat dalam mendukung agenda pembangunan Nasional ke depan.
Forum strategis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, serta seluruh kepala daerah Kabupaten dan Kota, termasuk para pemimpin daerah dari Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, agar program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk di Kota Bitung.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung, Altin Tumengkol SIP., M,Si., menjelaskan bahwa kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung pada Rakornas ini bukan sekedar memenuhi undangan Kemendagri, akan tetapi menjadi bagian penting dari upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Rakornas ini memberi gambaran utuh tentang arah kebijakan nasional tahun 2026 hingga jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemkot Bitung memastikan program pembangunan di Kota Bitung sejalan dengan prioritas nasional,” ujarnya.
Altin juga menambahkan bahwa Rakornas ini menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk menyerap langsung arahan Presiden serta kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
“Dengan partisipasi aktif dalam forum nasional ini, diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program prioritas Presiden, mulai dari kebijakan ekonomi, investasi, energi, hingga program-program kerakyatan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.(fik)
