RSOL, Rakyat Sulut, Manado — Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Hal ini menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sarasehan Kebangsaan, yang digelar Senator Stefanus BAN Liow di Kantor DPD RI Sulawesi Utara, Manado, Senin (9/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan perspektif kelembagaan dan akademisi untuk membedah posisi MPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Kegiatan ini mengusung tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.
Stefanus BAN Liow yang merupakan Anggota DPD RI sekaligus Anggota MPR RI menjelaskan, pemahaman masyarakat mengenai MPR perlu terus diperkuat, terutama menyangkut perubahan kewenangan lembaga tersebut setelah reformasi.
Menurutnya, MPR yang kini beranggotakan 732 orang dari unsur DPR RI dan DPD RI memiliki kedudukan sejajar dengan tujuh lembaga negara lainnya. Kondisi ini berbeda dengan sistem ketatanegaraan pada masa Orde Baru ketika MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara.
Dia menegaskan bahwa kewenangan MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar tetap memiliki batasan berdasarkan konsensus kebangsaan, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 serta mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Ketika reformasi, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih secara langsung Presiden atau menyusun amandemen. Tetapi MPR RI kedudukannya saat ini sama dengan tujuh lembaga negara lainnya,” ungkap Stefanus.(mis)
