RSOL/RakyatSulutOnline.com, BITUNG – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bitung terus memperkuat koordinasi dengan jajaran pemerintah kelurahan dan masyarakat guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, bencana alam, hingga persoalan sosial-keagamaan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan konsolidasi sekaligus sosialisasi sejumlah isu strategis yang dipimpin langsung Ketua FKDM Kota Bitung, Olha Dotulong Banua, di Pendopo Kantor Kecamatan Lembeh Selatan, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Camat Lembeh Selatan Raples Paulus Masoara, SE., Sekretaris Kecamatan, bersama para Lurah, serta seluruh Kepala Lingkungan (Pala) se-kecamatan Lembeh Selatan.
Sejumlah isu menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, di antaranya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, serta pencegahan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan.
Dalam arahannya, Olha Banua menegaskan bahwa konsolidasi tersebut merupakan bagian penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendengar secara langsung laporan, masukan, serta evaluasi kinerja jajaran pemerintah di tingkat kelurahan hingga lingkungan.
Kita memberikan yang terbaik. Kami ingin mendengar langsung laporan, masukan, serta perkembangan kinerja dari seluruh Pala. Apa yang menjadi kendala maupun persoalan di lapangan perlu disampaikan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti bersama,” ujarnya.
Menurut Olha, kepala lingkungan memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap perkembangan situasi, potensi gangguan keamanan, maupun persoalan sosial harus mendapat perhatian dan dilaporkan secara cepat melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Selain persoalan Kamtibmas dan kebencanaan, sosialisasi juga menekankan pentingnya pencegahan praktik pungli, baik di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan. Upaya ini dinilai penting untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Dalam pembahasan isu sosial-keagamaan, FKDM turut menyoroti informasi yang berkembang terkait kelompok keagamaan Saksi-Saksi Yehuwa. Perhatian tersebut berkaitan dengan dugaan sikap sebagian anggotanya terhadap penghormatan terhadap bendera Merah Putih dan keikutsertaan dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Menanggapi hal itu, Olha menegaskan bahwa informasi yang berkembang masih sebatas dugaan sehingga perlu dilakukan identifikasi dan pendalaman lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan.
Untuk saat ini, kami dari FKDM akan melakukan identifikasi terlebih dahulu, mulai dari ASN sampai kepada masyarakat. Semua informasi dan temuan akan kami himpun untuk selanjutnya dibawa dan dikoordinasikan bersama Forkopimda,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi FKDM dalam membantu pemerintah melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan sosial yang dapat berkembang di tengah masyarakat.
Pemerintah juga direncanakan akan mengundang pemuka atau perwakilan Saksi-Saksi Yehuwa untuk meminta klarifikasi terhadap informasi yang berkembang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Olha menekankan bahwa seluruh proses identifikasi dan klarifikasi harus dilakukan secara hati-hati, objektif, serta mengedepankan dialog dan ketentuan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi antarumat beragama.
Melalui konsolidasi ini, FKDM Kota Bitung berharap seluruh lurah dan kepala lingkungan semakin meningkatkan kepedulian, tanggung jawab, serta kepekaan terhadap berbagai perkembangan situasi di wilayah masing-masing.
Sinergi antara FKDM, pemerintah kelurahan, kepala lingkungan, Forkopimda, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi persoalan sejak dini.
Dengan koordinasi dan kewaspadaan yang semakin kuat, diharapkan keamanan, ketertiban, serta kerukunan masyarakat Kota Bitung, khususnya di Kecamatan Lembeh Selatan, dapat terus terjaga. (f**)
