JRBM Kupas Tanah Ulayat dan Konsesi Tambang di Bolaang Mongondow Raya

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Hdr; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 267.5121; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
banner 120x600

RSOL, Rakyat Sulut – KOTAMOBAGU – Persoalan tanah ulayat dan konsesi pertambangan di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) menjadi sorotan dalam kuliah umum Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), Selasa (17/11/2026), yang digelar di Ballroom Hotel Sutanraja Kotamobagu.

Mengangkat tema “Literasi Hukum Menuju Indonesia Bermartabat”, kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ini menghadirkan Dr. Andreas Saragih, S.H., M.H., M.M., General Manager External Relations and Security PT J Resources Bolaang Mongondow, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Andreas secara khusus membahas persoalan tanah ulayat dan konsesi di wilayah BMR. Isu ini dinilai penting mengingat kawasan Bolaang Mongondow memiliki potensi sumber daya emas serta aktivitas pertambangan, termasuk wilayah Lanut di Bolaang Mongondow Timur dan Bakan di Bolaang Mongondow.

Andreas menjelaskan, persoalan tanah ulayat dan konsesi kerap memunculkan ketegangan di lapangan akibat perbedaan pemahaman mengenai hak masyarakat adat, kewenangan negara, serta hak pemegang izin usaha.

Ia kemudian menekankan tiga prinsip penting yang perlu dipahami seluruh pihak.

Pertama, keberadaan tanah ulayat merupakan persoalan hak yang harus dibuktikan melalui keberadaan komunitas masyarakat adat, wilayah adat yang jelas, serta tatanan adat yang masih hidup dan ditaati.

Kedua, konsesi atau izin usaha tidak serta-merta menghapus hak masyarakat atas tanah. Sebaliknya, kepemilikan izin usaha juga tidak otomatis menjadi bukti kepemilikan tanah.

Ketiga, kepastian investasi harus dibangun melalui tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap hukum, uji tuntas (due diligence), penyelesaian hak-hak masyarakat, keterbukaan informasi, serta pelibatan pihak terkait sejak awal.

“Konsesi bukan bukti kepemilikan tanah, dan hak ulayat bukan sekadar klaim. Keduanya harus diuji secara hukum, dibuktikan secara faktual, dan diselesaikan secara bermartabat,” tegas Andreas.

Menurutnya, pemahaman hukum yang baik menjadi salah satu fondasi penting untuk mencegah konflik agraria sekaligus menciptakan hubungan yang seimbang antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Terlebih, wilayah BMR memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, aktivitas pertambangan, termasuk pertambangan emas tanpa izin (PETI), juga menghadirkan tantangan terkait pemanfaatan ruang, kepastian hak atas tanah, dan kelestarian lingkungan.

Karena itu, pembangunan dan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Semangat Kepahlawanan dalam Penegakan Hukum

Kuliah umum ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan makna Hari Pahlawan di tengah tantangan bangsa saat ini.

Semangat kepahlawanan tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan merebut kemerdekaan, tetapi juga perjuangan menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan, dan menjaga martabat bangsa.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan semakin memahami pentingnya literasi hukum, serta mampu mengambil peran sebagai generasi yang kritis dan berintegritas dalam menyikapi persoalan agraria maupun pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, semangat kepahlawanan dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, menjunjung keadilan, dan menghormati hak setiap warga negara. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *