RSOL, Rakyat Sulut – BOLSEL – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) mendesak Kapolres Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), AKBP Kuntadi Budi Pranoto, S.I.K., agar menindaklanjuti dugaan aktivitas pembelian batu hitam yang disinyalir berkaitan dengan praktik pertambangan ilegal di wilayah Bolsel.
Desakan tersebut disampaikan Chandra E. Damopolii, Bagian Investigasi Nasional KANNI. Ia meminta aparat kepolisian tidak hanya fokus pada aktivitas penambangan, tetapi juga menelusuri rantai transaksi, termasuk pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pembeli dan penampung hasil tambang.
Menurut Chandra, keberadaan pembeli maupun penampung perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Pasalnya, aktivitas transaksi tersebut diduga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan pertambangan tanpa izin.
“Kami meminta Kapolres Bolsel menindak tegas para pembeli batu hitam di wilayah Bolsel. Jangan sampai ada pembiaran. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi institusi penegak hukum,” tegas Chandra.
Ia menambahkan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih. Pemeriksaan, kata dia, perlu mencakup seluruh pihak yang terbukti terlibat, mulai dari penambang, pengumpul, pembeli hingga distributor hasil tambang yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.
KANNI berharap Polres Bolsel segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui penyelidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan alat bukti yang sah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kapolres Bolsel terkait desakan KANNI tersebut. Redaksi Rakyat Sulut tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polres Bolsel maupun pihak-pihak yang berkepentingan. (***)















