RSOL, Rakyat Sulut – KOTAMOBAGU – Besarnya potensi kekayaan alam di Bolaang Mongondow Raya (BMR, kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang paling diuntungkan, dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam.
Pakar hukum tata negara, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., secara terbuka mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
“Kapan perusahaan bikin sejahtera rakyat?” lontarnya di hadapan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di BMR dalam kuliah umum yang digelar di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Rabu (18/11/2026). kemarin.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan yang turut dihadiri pihak perusahaan tambang emas PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM).
Margarito menilai, besarnya investasi dan keuntungan perusahaan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Negara harus memastikan kekayaan alam, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, perusahaan pada dasarnya memiliki orientasi mencari keuntungan. Karena itu, negara tidak boleh kehilangan kendali dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam.
“Lawan terbesar bagi negara dalam pengelolaan sumber daya alam itu, adalah konglomerat, korporasi, oligarki,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sistem konsesi yang berpotensi menempatkan masyarakat, pada posisi lemah dalam penguasaan sumber daya alam dan tanah di wilayahnya sendiri.
Margarito kemudian mendorong pola pengelolaan yang lebih, mengedepankan kerja sama dan pembagian hasil secara adil.
“Usahakan bersama, bagi hasil. Tidak ada lagi cerita seperti itu,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, General Manager External Relations and Security PT J Resources Bolaang Mongondow, Dr. Andreas Saragih, S.H., M.H., M.M., memberikan perspektif mengenai persoalan tanah ulayat dan konsesi pertambangan di BMR.
Andreas menilai, persoalan tanah ulayat sering menjadi sumber ketegangan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai hak masyarakat adat, kewenangan negara, dan hak pemegang izin usaha.
Ia menjelaskan, keberadaan tanah ulayat perlu dibuktikan melalui komunitas masyarakat adat, wilayah adat yang jelas, serta tatanan adat yang masih hidup dan ditaati.
Selain itu, izin atau konsesi pertambangan tidak otomatis menghapus hak masyarakat atas tanah. Demikian pula, kepemilikan izin usaha bukan berarti perusahaan secara otomatis, memiliki tanah di dalam wilayah konsesinya.
“Konsesi bukan bukti kepemilikan tanah, dan hak ulayat bukan sekadar klaim. Keduanya harus diuji secara hukum, dibuktikan secara faktual, dan diselesaikan secara bermartabat,” jelas Andreas.
Ia menambahkan, kepastian investasi harus dibangun melalui kepatuhan terhadap hukum, uji tuntas (due diligence), penyelesaian hak masyarakat, keterbukaan informasi, serta pelibatan para pemangku kepentingan sejak awal.
Persoalan ini dinilai relevan dengan kondisi BMR yang memiliki potensi tambang emas, termasuk kawasan Lanut di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Bakan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Di tengah besarnya potensi tersebut, aktivitas pertambangan juga menghadirkan tantangan terkait kepastian hak atas tanah, pemanfaatan ruang, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), hingga kelestarian lingkungan.
Ada hak masyarakat yang harus dihormati, kepastian hukum yang harus dijamin, serta tanggung jawab negara, dalam memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Kegiatan tersebut dihadiri Rektor UDK Dr. Muharto, S.Pd.I., S.E., M.Si., jajaran dosen dan civitas akademika Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di BMR, serta sejumlah tamu undangan. (***)















