RSOL, Rakyat Sulut – MANADO – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) memperkuat evaluasi penanganan perkara pidana umum melalui kegiatan Konsolidasi Teknis Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) II Tahun 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Evaluasi Putusan Bebas dan Putusan yang Belum Dieksekusi” tersebut menjadi momentum bagi jajaran kejaksaan untuk membenahi kualitas penuntutan, memperkuat pembuktian, sekaligus memastikan setiap putusan pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
Pembukaan kegiatan dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejati Sulut, Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo. Hadir pula Asisten Tindak Pidana Umum Dr. Reinhard Tololiu, S.H., M.H., Asisten Pengawasan Dr. Titin Herawati Utara, S.H., M.H., para koordinator, Kajari, Kacabjari, Kasi Pidum, serta Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) se-Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Ferrytass menegaskan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP nasional, termasuk dinamika SEMA Nomor 4 Tahun 2026 serta ketentuan Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP baru, menuntut penuntut umum semakin cermat dalam membangun konstruksi pembuktian.
Menurutnya, setiap perkara yang dilimpahkan ke persidangan harus didukung alat bukti yang sah, terukur, dan kuat sehingga mampu dipertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim.
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas pembuktian bukan semata-mata untuk memastikan keberhasilan penuntutan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam melindungi hak-hak terdakwa, korban, dan masyarakat.
“Bagi terdakwa, pembuktian yang cermat memberikan perlindungan dari pemidanaan yang keliru. Bagi korban dan masyarakat, pelaksanaan putusan yang tuntas menghadirkan kepastian hukum dan pemenuhan hak,” tegas Ferrytass.
Dalam forum tersebut, sejumlah faktor yang menjadi catatan dari putusan bebas turut dievaluasi. Di antaranya, hubungan antara peristiwa pidana, barang bukti, dan terdakwa yang belum terurai secara meyakinkan, keterangan saksi yang bersumber tunggal, hingga pencabutan pengakuan tanpa didukung bukti independen.
Penanganan perkara yang melibatkan anak berusia di bawah 14 tahun juga menjadi perhatian, termasuk penyelesaian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap agar tidak menimbulkan penundaan pemenuhan hak maupun ketidakpastian hukum.
Untuk menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, Plt. Kajati Sulut menetapkan tiga prioritas pembenahan bagi seluruh jajaran.
Pertama, penguatan pengendalian prapenuntutan. Kajari dan Kacabjari diminta terlibat langsung dalam ekspose perkara yang memiliki risiko pembuktian, sementara Kasi Pidum dan jaksa peneliti harus memastikan pemenuhan unsur delik, petunjuk P-19 secara materiil, serta ketepatan penerbitan P-21.
Kedua, menjaga integritas dalam persidangan. Penuntut umum dituntut menyusun dakwaan dan tuntutan berdasarkan fakta hukum yang teruji, objektif, serta tidak memaksakan pembuktian apabila unsur tindak pidana tidak terpenuhi.
Ketiga, memastikan eksekusi dan pemulihan berjalan tuntas. Kajari dan Kacabjari diminta mengawasi langsung pelaksanaan eksekusi serta mencocokkan administrasi register dengan kondisi riil, termasuk berkoordinasi dengan Tim Tangkap Buronan (Tabur) sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kasi PAPBB diminta mengawal pelaksanaan putusan terkait denda, barang bukti, barang rampasan, pemulihan aset, serta pemenuhan hak para pihak sesuai tenggat yang diatur dalam KUHAP.
Melalui konsolidasi tersebut, Kejati Sulut menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada pembahasan administratif. Evaluasi bulanan yang terukur harus menjadi instrumen pengawasan dan perbaikan kinerja agar penanganan perkara pidana umum berjalan profesional, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. (***)















