Plt Kajati Sulut: Pemulihan Aset Negara Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Penegakan Hukum

banner 120x600

RSOL, Rakyat Sulut – MANADO – Pemulihan aset negara (asset recovery) menjadi salah satu indikator penting keberhasilan penegakan hukum. Penindakan terhadap pelaku kejahatan dinilai tidak cukup hanya berujung pada pemidanaan, tetapi juga harus mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dan memulihkan hak-hak korban.

Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, saat menutup Pelatihan Penilaian Properti Dasar Batch XIII Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Manado, Kamis (19/11/2026).

Pelatihan yang berlangsung sejak 2 November tersebut merupakan hasil kolaborasi Kejaksaan RI, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Pusdiklat Keuangan Publik Kementerian Keuangan, serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Suluttenggomalut.

Dalam sambutannya, Ferrytass menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum modern tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara. Lebih dari itu, aparat penegak hukum harus mampu menyelamatkan dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

“Kompetensi di bidang penilaian properti bukan lagi sekadar aktivitas administratif untuk menentukan nilai ekonomis suatu aset di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan vital dan strategis bagi Korps Adhyaksa,” tegas Ferrytass.

Menurutnya, Kejaksaan memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan barang sitaan, barang bukti, hingga barang rampasan negara. Karena itu, kemampuan melakukan penilaian aset secara profesional menjadi kebutuhan penting, terutama menghadapi semakin kompleksnya kejahatan finansial dan tindak pidana korupsi.

Kehadiran Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama di lingkungan Kejaksaan diharapkan mampu memperkuat pengelolaan aset negara agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Ferrytass juga mengingatkan para peserta agar ilmu yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti sebatas sertifikat, tetapi harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing.

Selama 18 hari pelatihan, peserta dibekali berbagai materi, mulai dari ekonomi tanah, hukum agraria, pengetahuan konstruksi, hingga analisis pasar properti.

Kompetensi tersebut diharapkan mampu menghasilkan laporan penilaian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian itu nantinya menjadi salah satu dasar bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan, khususnya terkait penyelamatan dan optimalisasi aset negara.

Menutup sambutannya, Ferrytass menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan teknis dan integritas dalam menjalankan tugas.

“Tetaplah memegang teguh integritas, profesionalitas, dan bersikap objektif di lapangan. Ingatlah bahwa keahlian tanpa integritas akan membawa bahaya, namun integritas tanpa keahlian akan membuat kita lumpuh. Perpaduan keduanya adalah kunci utama pelayanan hukum yang prima,” pungkasnya.

Pelatihan tersebut kemudian ditutup secara resmi melalui prosesi pengetukan palu oleh Plt. Kajati Sulut.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu menjadi tenaga penilai yang kompeten dan berintegritas, sekaligus memperkuat upaya Kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan aset serta penyelamatan keuangan negara. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *