RSOL, Rakyat Sulut, Jakarta – Dalam kerangka kerja sama perdagangan karbon bilateral Indonesia-Norwegia. Pasalnya, PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia.
Untuk diketahui, perjanjian diteken pada gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Hal ini menjadi salah satu kerja sama perdagangan karbon terbesar di dunia.
Kerja sama tersebut merupakan implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris (Article 6.2 Paris Agreement) yang menghubungkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan pembiayaan karbon internasional.
Melalui skema ini, pendanaan karbon dari kemitraan Indonesia-Norwegia akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi bersih. Terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Program tersebut diharapkan dapat mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan penandatanganan MOPA menjadi bukti konkret bahwa kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi perubahan iklim yang memberikan manfaat bagi Indonesia.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia,” kata Jumhur.
Dia menegaskan, pemerintah memastikan setiap hasil pengurangan emisi dapat diukur, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola perdagangan karbon, mulai dari sistem registri, otorisasi, hingga mekanisme pelaporan dan akuntansi guna mencegah penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kemitraan Indonesia-Norwegia sebagai salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia yang ditargetkan mampu mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Menurutnya, dukungan Norwegia akan diarahkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Selain menekan emisi, proyek tersebut juga diharapkan meningkatkan pasokan listrik bersih dan memperkuat ketahanan energi.
“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” sambung Sigrun.
Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan menerapkan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.
Pada tahap awal, program ini difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk pembangkit yang dilengkapi fasilitas penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS). Pendanaan karbon juga akan diarahkan untuk mendukung proyek energi bersih yang masih menghadapi tantangan kelayakan finansial, termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur transmisi dan penyimpanan energi.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya PLN menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata.
Menurutnya, mekanisme pembiayaan karbon internasional membuka peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari upaya penurunan emisi.
“Melalui RUPTL 2025-2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya,” ujar Suroso.
Dia menilai kerja sama berdasarkan Pasal 6.2 Persetujuan Paris menjadi instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional.
Suroso juga mengungkapkan, sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan proyek energi sebesar 300 juta dolar AS yang hampir mencapai tahap financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” jelasnya.
Suroso menambahkan, percepatan pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi.
Melalui kemitraan Indonesia-Norwegia ini, PLN berharap implementasi pasar karbon internasional dapat semakin kuat dan mendorong masuknya investasi ke berbagai proyek energi bersih.(*adm)
Konferensi Perubahan Iklim, PLN-GGGI Teken Perjanjian Perdagangan Karbon


Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu

RSOL, Rakyat Sulut, Jakarta – Semangat untuk memperbaiki sistem kepemiluan, dan juga usia calon presiden…

RSOL, Rakyat Sulut – KOTAMOBAGU – Pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab perusahaan pertambangan…

RSOL, Rakyat Sulut – KOTAMOBAGU – Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) kembali menggelar Wisuda ke-20, Selasa…

RSOL, Rakyat Sulut, Gorontalo – Demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bawang merah dan…









