RSOL, Rakyat Sulut- BOLTIM — Tudingan yang mengaitkan dirinya, dengan narkoba akhirnya dijawab langsung oleh Anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rahman Salehe.
Dalam konferensi pers di ruang Fraksi DPRD Boltim, Senin (21/9/2026), Rahman tidak hanya membantah tudingan tersebut. Ia justru menantang instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan narkoba, terhadap dirinya.
Rahman menyatakan siap menjadi orang pertama, yang menjalani tes jika pemeriksaan resmi dilakukan.
“Mengenai narkoba, jika ada instansi memeriksa saya orang pertama yang siap diperiksa,” tegas Rahman.
Menurutnya, isu tersebut telah mengganggu dirinya, keluarga besar, hingga konstituen yang selama ini diwakilinya. Ia pun meminta agar persoalan tersebut tidak berkembang, hanya berdasarkan pemberitaan maupun tudingan tanpa pembuktian.
“Saya risih dengan pemberitaan yang mengatakan saya, menggunakan narkoba. Keluarga besar saya terganggu dan konstituen saya,” ungkapnya.
Rahman bahkan memperluas tantangannya. Ia meminta pemeriksaan tidak hanya ditujukan kepada dirinya, tetapi dilakukan terhadap seluruh anggota DPRD Boltim.
“Sekali lagi sebagai sikap, saya minta instansi terkait datang di rumah rakyat DPRD, datang lakukan tes narkoba dan saya orang pertama yang akan diperiksa,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait sorotan mengenai kehadirannya di kantor DPRD, Rahman menilai keberadaan seorang legislator, tidak semata-mata harus dilihat dari aktivitas di dalam gedung DPRD.
Ia mengatakan wakil rakyat memiliki kewajiban menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Karena itu, aktivitas di lapangan menurutnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, sebagai anggota legislatif.
“Mengenai kehadiran, ada ruang publik yang kita fasilitasi. Bukan selalu di kantor. Perjuangan saya sebagai wakil rakyat yakni menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Rahman.
Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan, dirinya menjalankan fungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat, kepada pemerintah daerah, maupun lembaga legislatif.
Rahman berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan berdasarkan fakta, dan mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan dirinya, keluarga maupun masyarakat yang diwakilinya. (jux)
