RSOL/RakyatSulutOnline.com, JAKARTA – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola kepegawaian, pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), hingga penanganan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Bitung.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bitung memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan strategis daerah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam kunjungannya ke BKN RI, Hengky Honandar diterima langsung oleh Dr. Rahman Hadi, sebagai Sekretaris Utama (Sestama) BKN RI. Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola kepegawaian daerah, khususnya dalam pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) agar semakin profesional, kompeten, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui koordinasi ini, Pemkot Bitung berupaya menyelaraskan kebijakan manajemen kepegawaian daerah dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional.
Koordinasi kemudian berlanjut ke Kementerian ESDM RI. Dalam pertemuan tersebut, Hengky diterima oleh Ryllo Ashuri Panay, AP, MM., menjabat sebagai Direktur Penanganan Aset Barang Bukti pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya penyediaan infrastruktur energi yang andal dan terjangkau, optimalisasi potensi sumber daya alam daerah, pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta penanganan kelangkaan BBM di Kota Bitung.
Pembahasan mengenai WPR dinilai penting untuk mendorong pengelolaan potensi pertambangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup kepastian regulasi dan pengawasan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, persoalan kelangkaan BBM turut menjadi perhatian karena ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas transportasi, operasional dunia usaha, hingga perputaran ekonomi daerah.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Bitung, Christ Kevin Emor, menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas sejumlah kebutuhan strategis daerah.
Pertemuan ini membahas penyediaan infrastruktur energi yang andal dan terjangkau, optimalisasi potensi sumber daya alam daerah, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta penanganan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Bitung,” kata Emor kepada sejumlah wartawan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkot Bitung berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat, baik dalam mendukung peningkatan kualitas ASN, pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, maupun pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan energi dan pengelolaan potensi daerah.
Dua agenda yang dibawa Wali Kota Hengky Honandar tersebut mencerminkan perhatian Pemkot Bitung terhadap dua sektor penting pembangunan daerah, yakni penguatan birokrasi dan pemenuhan kebutuhan energi.
Di sektor kepegawaian, penguatan sistem manajemen ASN diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkualitas.
Sementara di sektor energi, koordinasi dengan Kementerian ESDM diharapkan dapat mendorong dukungan kebijakan pemerintah pusat terhadap ketersediaan BBM, pengelolaan sumber daya alam, serta kebutuhan energi masyarakat Kota Bitung.
Upaya ini juga menjadi bagian dari langkah memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian
maupun lembaga terkait, agar berbagai kebutuhan strategis Kota Bitung mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. (f**)
