RSOL, Rakyat Sulut- KOTAMOBAGU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu menerima pelimpahan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II), dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Jurusan Perhotelan di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pelimpahan dilakukan oleh Tim Penyidik Polres Kotamobagu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kantor Kejari Kotamobagu, Senin (9/11/2026).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kotamobagu, Julian Charles Rotinsulu, S.H., menjelaskan bahwa dua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial REP selaku Ketua Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado dan ABR selaku kepala tukang sekaligus pelaksana lapangan pembangunan gedung BLKK.
“Pada Senin, 9 November 2026, Tim Penyidik Polres Kotamobagu telah melaksanakan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau Tahap II terhadap dua berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu,” jelas Julian.
Ia mengatakan, setelah proses pelimpahan, kedua tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotamobagu selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026.
Menurut Julian, perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan gedung workshop BLKK Tahun Anggaran 2021, dan bantuan peralatan pelatihan vokasi Tahun Anggaran 2022, yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado sebelumnya menerima bantuan pemerintah, untuk pembangunan gedung fisik sebesar Rp500 juta, serta bantuan peralatan pelatihan vokasi senilai Rp301.730.244,93.
Dalam pelaksanaannya, REP selaku Ketua Yayasan menunjuk ABR sebagai pelaksana lapangan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan fisik, pembelian material dan kebutuhan pembangunan lainnya.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pembangunan gedung BLKK tersebut diduga tidak diselesaikan sesuai tujuan dan ketentuan bantuan pemerintah. Progres pembangunan hanya mencapai sekitar 40 persen.
Sejumlah pekerjaan penting yang belum diselesaikan meliputi pengacian, pengatapan, pengecoran, pemasangan tegel hingga pengecatan.
Selain itu, bantuan peralatan pelatihan vokasi yang telah disalurkan juga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menunjang kegiatan pelatihan kerja masyarakat.
Julian mengungkapkan, REP diduga tidak memastikan penyelesaian pembangunan sesuai peruntukan, dan menggunakan sebagian sisa dana untuk kegiatan pembangunan BLKK di tempat lain. Sementara ABR diduga bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.
“Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara Nomor PE.04.03/LHP-252/PW18/5/2023 tanggal 20 Desember 2023, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp801.730.244,93,” ungkapnya.
Kerugian tersebut terdiri dari Rp500 juta pada pembangunan fisik BLKK Tahun Anggaran 2021 dan Rp301.730.244,93 dari bantuan peralatan pelatihan vokasi Tahun Anggaran 2022.
Atas perkara tersebut, kedua tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 603 jo. Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsider Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 jo. Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jo. Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Julian menegaskan, Kejari Kotamobagu berkomitmen menangani perkara tindak pidana korupsi secara profesional, objektif, akuntabel dan berkeadilan.
“Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum, dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terhadap penyalahgunaan bantuan pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dana bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya. (***)
