Peremajaan Kelapa Sulut, Sejumlah Organisasi Desak BRMP Cipta Keterbukaan Informasi Publik

banner 120x600

Rakyat Sulut, Manado — Program peremajaan kelapa menjadi salah satu program unggulan nasional melalui Kementerian Pertanian. Pasalnya, Sulawesi Utara mendapatkan kuota sebesar dua juta bibit kelapa.

Namun sayangnya, program tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat bahwa sudah sejauh mana progress program tersebut.

Ketua Brigade Nusa Utara Stenly Sendow mengatakan bahwa informasi beredar hanya pada saat kehadiran Mentan di lokasi pembibitan. Namun belum diketahui langkah lanjutnya, apakah sudah ditahap penanaman, dan progres penanaman sudah sampai dimana?

“Ini perlu menjadi perhatian agar tidak timbul spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi kehadiran Mentan pada waktu melakukan sidak begitu mengegerkan publik mulai dari ketidaksesuaian jumlah, hingga lahan yang dianggap sembrawut,” ujar Stenly, ketika bercakap-cakap dengan wartawan Rakyatsulutonline.com (Rakyat Sulut Group) di salah satu kedai pusat Kota Manado, Selasa (28/7/2026).

Dia menegaskan bahwa peran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Palma Sulawesi Utara harus benar-benar muncul agar program ini tepat sasaran dan benar-benar efektif.

“Jika saat ini prosesnya sudah sampai di penanaman, informasi progresnya harus ada. Apalagi cuaca saat ini yang kemarau, artinya pengawasannya harus intens jangan sampai dikemudian hari muncul pembenaran bahwa semua bibit mati karena kemarau,” ingat Stenly.

Sementara itu, Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kota Manado Aneks Titdoy, S.Ap turut berkomentar bahwa program tersebut harus menjadi jadi investasi hijau. Dengan demikian, program tersebut perlu didorong dan didukung agar benar-benar berhasil.

Aneks juga meminta agar stakeholder terkait mencipta keterbukaan informasi publik mulai dari besaran biaya pembibitan, penanaman, perawatan hingga pengawasan. Hal ini dikarenakan program tersebut dinilai menelan biaya yang besar.

“Anggarannya ini kan sekira 76 Miliar, bukan biaya yang sedikit. Makanya pengawasan harus dicipta keterlibatan publik. Ini perlu dan penting, jangan sampai hanya menjadi program asal jadi, dan hasilnya tidak maksimal,” harapnya.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp 08224207xxxx pihak BRMP Sulawesi Utara belum memberikan jawaban. Demikian juga halnya untuk saluran telepon tak bisa dikonfirmasi.(alt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *