Rakyat Sulut – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dioptimalkan para Pimpinan DPR, khususnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengapresiasi keberanian para Pimpinan DPR tersebut. Bahtra menilai, keberanian tersebut merupakan bukti nyata komitmen, integritas, dan tanggung jawab seorang kader terbaik yang memandang jabatan sebagai amanah.
Sebelumnya, Dasco menjamin, RUU Perampasan Aset akan disahkan sebelum tanggal 15 Desember 2026. Jika sampai waktu tersebut RUU Perampasan Aset tidak disahkan, Dasco siap mundur dari jabatan. Komitmen itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) atau Relawan Pati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Bahtra salut dengan keberanian Dasco ini. “Kesediaan mempertaruhkan jabatan bukan semata-mata soal posisi politik, tetapi menunjukkan kesungguhan untuk menempatkan kepentingan bangsa, serta pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kepastian hukum di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ucapnya, di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dia menegaskan bahwa keberanian Dasco ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menghadirkan pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengaku memahami aspirasi masyarakat yang selama ini terus mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Karena itu, komitmen Dasco harus dilihat sebagai penegasan keseriusan untuk mengawal agenda tersebut bukan sekadar upaya meredam aspirasi publik.
“Gerindra menghormati dan mendengar masukan masyarakat serta mendorong agar pembahasan RUU ini dilakukan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan regulasi yang kuat, efektif, dan tetap menjunjung prinsip negara hukum serta keadilan,” ucapnya.
Ia menambahkan, Gerindra saat ini fokus bekerja mengawal pemerintahan Presiden Prabowo dan memastikan program-program prioritas nasional berjalan maksimal serta manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Baginya, politik bukan sekadar soal jabatan dan kekuasaan, tetapi tentang amanah dan kerja nyata.
“Karena itu, komitmen terhadap pemberantasan korupsi, penegakan hukum, sekaligus keberhasilan program prioritas Pemerintah harus sama-sama diperjuangkan, dengan tujuan akhir menghadirkan negara yang semakin kuat, bersih, adil, dan kesejahteraan rakyat yang semakin nyata,” pungkas Bahtra.(*red)
