RSOL/rakyatsulutonline.com, BITUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mencatat performa impresif dalam pengelolaan keuangan daerah di awal tahun 2026. Hingga akhir April, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bitung tercatat mengalami peningkatan signifikan dengan sektor pajak daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap realisasi pendapatan daerah.
Capaian positif ini disampaikan oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE., didampingi Wakil Wali Kota Randito Maringka S.Sos., saat memimpin langsung Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, serta Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang digelar di Ruang S.H. Sarundajang, Rabu (13/05/2026).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Hengky Honandar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang terus bekerja menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
“Evaluasi seperti ini sangat penting sebagai bagian dari komitmen kita menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tegas Walkot Bitung.
Berdasarkan laporan Bapenda, capaian realisasi pendapatan daerah hingga 30 April 2026 menunjukkan tren positif. Tercatat PAD telah mencapai Rp37,84 miliar atau 36,39 persen dari target Rp104 miliar, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp28,7 miliar.
“Capaian ini patut kita syukuri, namun juga harus menjadi bahan evaluasi bersama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal sampai akhir tahun anggaran,” ujar Hengky Honandar.
Wali Kota juga memberikan apresiasi terhadap beberapa sektor yang menunjukkan progres baik. Namun demikian, perlu memberikan perhatian serius terhadap sektor-sektor yang realisasinya masih rendah, khususnya pada komponen retribusi daerah yang secara keseluruhan baru berada dikisaran 15 persen.
“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih inovatif dan agresif dalam menggali potensi pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan regulasi serta pelayanan publik yang baik,” tambah Honandar.
Lebih jauh, ia juga meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala di lapangan agar rendahnya capaian tidak hanya menjadi angka dalam laporan tanpa tindak lanjut konkret.
Selain itu, capaian PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab OPD teknis tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
“Perkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam pengawasan objek pajak dan retribusi, validasi data, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi,” ungkapnya.
Selain pendapatan daerah, rapat tersebut turut dibahas Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA). Pemerintah Kota Bitung menegaskan bahwa realisasi anggaran bukan sekadar soal penyerapan, tetapi bagaimana anggaran benar-benar berdampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bitung, Theo Rorong, SE, mengatakan bahwa dana transfer yang diterima Kota Bitung tahun 2026 sebesar Rp537,86 miliar, turun signifikan dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp691,06 miliar.
Menurutnya, peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kepatuhan wajib pajak serta efektivitas program optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak daerah yang hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp31 miliar.
“Saat ini terjadi peningkatan signifikan pada realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 11 Mei 2026. Realisasi PBB-P2 mencapai Rp8 miliar atau 41,28 persen dari target Rp19,39 miliar,” ujar Rorong.
Theo juga menambahkan, program diskon PBB-P2 yang dijalankan pemerintah daerah dinilai memberi dampak positif terhadap peningkatan penerimaan. Sebanyak 18.360 SPPT memanfaatkan program tersebut dengan total pembayaran mencapai Rp2,61 miliar.
Melalui rapat tersebut, Pemkot Bitung berharap lahir langkah-langkah konkret, solusi nyata, serta komitmen bersama dapat terus ditingkatkan, agar supaya capaian positif ini dapat terus dipertahankan, sehingga target PAD tahun 2026 tercapai dalam kemandirian fiskal daerah semakin kuat di tengah tantangan ekonomi nasional”, tutup Theo Rorong.
Rapat tersebut, turut dihadiri oleh para Asisten, Staf ahli, jajaran Kepala Perangkat Daerah, serta para Camat dan Lurah. (fik)
