RSOL, Rakyat Sulut – BOLMONG – Kekeringan yang melanda Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai menjadi perhatian serius DPRD. Tercatat, sedikitnya 2.390,25 hektare lahan pertanian yang tersebar di 14 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Bolmong dari Fraksi Partai Golkar, Sulhan Manggabarani. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong segera mengambil langkah konkret untuk membantu petani, terutama dalam menyiapkan bantuan pengolahan lahan dan benih menjelang musim tanam berikutnya.
Berdasarkan data rekapitulasi dampak kekeringan tanaman Kabupaten Bolmong Tahun 2026, dari total lahan terdampak tersebut, sebanyak 482,75 hektare merupakan tanaman padi sawah dan 1.907,5 hektare tanaman jagung.
Kecamatan Lolak menjadi wilayah dengan luas lahan terdampak terbesar, yakni 974 hektare. Disusul Kecamatan Poigar 333,5 hektare dan Sangtombolang 270,5 hektare. Sementara untuk tanaman padi sawah, dampak terbesar tercatat di Kecamatan Dumoga Timur dengan luas mencapai 147 hektare.
Meski demikian, luas lahan terdampak tersebut belum seluruhnya dapat dikategorikan mengalami puso atau gagal panen. Masih diperlukan verifikasi lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan tanaman.
Sulhan menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan petani menghadapi dampak kekeringan tanpa kepastian penanganan.
“Petani tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri dampak kekeringan. Pemkab harus segera menyiapkan langkah pemulihan, mulai dari pendataan yang akurat, bantuan pengolahan lahan, hingga penyediaan benih agar petani dapat kembali menanam ketika kondisi memungkinkan,” tegas Sulhan.
Menurutnya, Dinas Pertanian harus segera berkoordinasi dengan penyuluh pertanian di setiap kecamatan serta pemerintah desa untuk melakukan pendataan secara menyeluruh.
Pendataan tersebut tidak cukup hanya mencatat luas lahan terdampak, tetapi harus memuat identitas petani secara by name, by address, lokasi lahan, jenis komoditas, tingkat kerusakan hingga kebutuhan bantuan masing-masing petani.
Langkah ini dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat, yang membutuhkan dan tidak menimbulkan persoalan dalam penyalurannya.
Dorong Pemanfaatan BTT untuk Musim Tanam November
Sulhan juga meminta Pemkab Bolmong segera memetakan lahan pertanian yang memungkinkan kembali ditanami pada November hingga awal Desember 2026.
Ia mendorong agar kebutuhan bantuan pengolahan lahan dan benih dapat dipertimbangkan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada lahan yang sudah siap ditanami pada November atau awal Desember, saya berharap Pemkab segera menyiapkan bantuan pengolahan lahan dan benih. Kita mendorong agar kebutuhan itu dapat ditangani melalui BTT sesuai ketentuan. Jangan sampai kesempatan menanam terlewat karena bantuan belum disiapkan,” katanya.
Selain bantuan benih, Sulhan mengingatkan pentingnya memastikan ketersediaan air. Pemanfaatan pompa serta pengaturan distribusi irigasi perlu menjadi bagian dari langkah penanganan, termasuk untuk menyelamatkan tanaman yang masih memungkinkan dipertahankan.
Sementara bagi lahan yang belum dapat diolah akibat kekeringan berkepanjangan, ia meminta kebutuhan pemulihan petani segera dimasukkan dalam perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kalau lahannya belum siap karena panas masih berlanjut, jangan dipaksakan menanam. Tetapi petaninya harus tetap didata dan kebutuhan pengolahan lahan serta benihnya segera diusulkan dalam anggaran 2027. Harus ada kepastian tindak lanjut,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi Partai Golkar itu mengingatkan, agar penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, adil, dan tidak dipengaruhi kepentingan maupun kedekatan politik.
“Tidak boleh ada petani terdampak yang terlewat hanya karena tidak memiliki kedekatan dengan pihak tertentu. Bantuan harus diberikan secara adil, berdasarkan kebutuhan dan data yang terverifikasi. Pastikan juga tidak ada penerima yang tercatat ganda,” katanya.
Sulhan turut meminta Dinas Pertanian menetapkan target penyelesaian pendataan, dan menyampaikan hasil, beserta rencana penanganannya kepada DPRD untuk menjadi bahan pengawasan.
“Petani membutuhkan tindakan nyata dan kepastian. Yang lahannya siap, segera difasilitasi. Yang belum siap, pastikan kebutuhan pemulihannya diusulkan dalam anggaran 2027. Jangan sampai petani kehilangan hasil sekaligus kehilangan kesempatan untuk memulai kembali,” pungkasnya. (***)
