RSOL, Rakyatsulutonline.com, BITUNG, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung menyiapkan empat poskoh terpadu sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Forkopimda dan Forum Lintas Sektoral terkait sinergitas penanganan Karhutla yang berlangsung di Merdeka Lounge, Kantor Walikota Bitung, Jumat (28/8/2026).
Forum tersebut dipimpin langsung Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE., dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Ign Rudy Theno bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah, para Camat, dan Stekolder terkait.
Wali Kota Hengky Honandar menyampaikan bahwa keberadaan empat posko pemantauan menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun bencana lainnya.
Menurutnya, posko tersebut akan ditempatkan di sejumlah wilayah strategis dan rawan, sehingga mampu mempercepat koordinasi serta respons apabila terjadi kondisi darurat.
Empat posko pemantauan ini kita siapkan untuk menghadapi potensi Karhutla. Kita akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh pihak, sehingga ketika terjadi bencana maupun kebakaran, penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” ujar Hengky Honandar.
Ia menegaskan, pemerintah kota juga akan melakukan rapat teknis bersama perangkat daerah dan unsur terkait untuk membahas secara detail mekanisme pelaksanaan di lapangan, termasuk pembagian tugas dan pola koordinasi saat terjadi bencana.
Wali Kota turut memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran atas respons cepat dalam menangani kejadian kebakaran serta memastikan pemerintah kota akan terus memberikan dukungan terhadap kinerja petugas di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir. Ign Rudy Theno ST.,MT., MAP., mengatakan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh unsur dan tidak dapat dilakukan secara sektoral.
Intinya kita bekerja kolaborasi. Kalau memang ada tenaga-tenaga yang kita butuhkan dari pemerintah maupun Forkopimda, akan kita kolaborasikan bersama dengan pemerintah kota dan stakeholder lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, pusat koordinasi Posko terpadu Pemerintahan Kota Bitung akan ditempatkan di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Kecamatan Matuari.
Lokasi tersebut dipersiapkan sebagai pusat koordinasi sekaligus mendukung penanganan kebencanaan, termasuk pemanfaatan sarana-prasarana dan gudang penyimpanan peralatan.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran sebagai penanggung jawab utama posko. Dalam pelaksanaannya,
koordinasi akan melibatkan Pol-PP, Dinas Sosial, BPBD
bersama unsur terkait lainnya.
Selain posko utama, Pemkot Bitung menyiapkan empat titik pemantauan untuk memperkuat deteksi dini Karhutla.
Pertama, di Kecamatan Aertembaga, tepatnya di depan Polsek Aertembaga dengan memanfaatkan bangunan milik Dinas Pemadam Kebakaran.
Posko kedua direncanakan berada di Kecamatan Ranowulu, sebelum memasuki kawasan Batu Putih.
Sementara itu, posko ketiga akan ditempatkan di Kantor Kecamatan Ranowulu sebagai posko pemantauan wilayah.
Selain itu, satu posko akan ditempatkan di Kelurahan Batu Putih yang dinilai menjadi salah satu wilayah rawan berdasarkan pemetaan Dinas Pemadam Kebakaran.
Untuk wilayah kepulauan, posko keempat akan ditempatkan di Pulau Lembeh. Pemerintah akan berkoordinasi untuk menentukan lokasi yang paling strategis untuk melayani Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan.
Keberadaan 4 posko tersebut diharapkan memperpendek waktu respons ketika muncul indikasi kebakaran, mulai dari deteksi dini, penyampaian informasi, pengerahan personel hingga mobilisasi armada.
Melalui forum ini, Pemkot Bitung menegaskan pembentukan posko terpadu dan titik pemantauan merupakan bagian dari strategi membangun sistem penanganan yang lebih terkoordinasi. Kolaborasi pemerintah daerah, Forkopimda, TNI-Polri, kecamatan, kelurahan, perusahaan dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah Karhutla meluas. (fik)
