Di Sulawesi Utara, ada fenomena menarik yang mungkin layak masuk dalam buku sejarah pemerintahan modern: ketika BBM semakin sulit didapatkan, kecintaan rakyat kepada gubernurnya konon justru semakin membara.
Buktinya, nama Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) semakin sering disebut di media sosial. Memang, belum tentu karena prestasi, bisa jadi karena bensin.
Namun, dalam politik, bukankah perhatian rakyat tetaplah perhatian, apa pun jenis bahan bakarnya?
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU kini menjelma menjadi semacam wisata kesabaran.
Kalau dahulu antrean panjang lebih banyak dihuni truk, sekarang kendaraan roda dua, mobil pribadi, hingga berbagai jenis kendaraan lainnya ikut meramaikan acara. Semua berkumpul dengan satu tujuan mulia: mendapatkan BBM.
Bedanya, ini bukan acara jalan sehat, bukan pula festival rakyat. Ini adalah kompetisi ketahanan mental dengan hadiah beberapa liter bensin.
Di media sosial, keluhan mulai mengalir deras. Maria Taramen, melalui akun Facebook-nya, menyoroti antrean panjang yang menguras waktu, tenaga, dan mungkin juga sisa kesabaran masyarakat.
Harga Pertalite eceran yang disebut mencapai Rp15.000 per liter pun menambah panjang daftar kegelisahan.
BBM yang seharusnya menjadi kebutuhan sehari-hari perlahan terasa seperti barang istimewa: untuk mendapatkannya, rakyat harus punya waktu luang, stamina prima, dan keberanian menghadapi ketidakpastian.
Maria pun meminta Gubernur YSK turun langsung melakukan inspeksi mendadak. Harapannya sederhana: pemerintah hadir, memeriksa keadaan, dan memastikan distribusi BBM tidak dikalahkan oleh dugaan permainan mafia. Sebab, jika benar ada pihak yang bermain di tengah kesulitan masyarakat, tentu sangat ironis.
Rakyat mengantre demi setetes bensin, sementara siapa pun yang mengambil keuntungan dari kelangkaan mungkin tidak perlu mengantri sama sekali.
Di tengah kegaduhan itu, muncul pula sindiran agar gubernur menjadi semacam pegadaian. Tentu bukan pegadaian yang menerima emas, surat kendaraan, atau barang berharga lainnya. Maksudnya, gubernur diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tanpa membuat rakyat harus menggadaikan waktu, tenaga, dan kewarasannya hanya untuk membeli BBM.
Namun, jangan khawatir. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemprov Sulut menyatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, pemerintah kabupaten dan kota, serta aparat penegak hukum.
Sebuah daftar koordinasi yang cukup panjang, seolah-olah kelangkaan BBM bisa diselesaikan dengan mempertemukan semua pihak di satu meja, lalu membiarkan rakyat tetap berdiri di depan pompa bensin.
Melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, pemerintah menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah memperkuat pasokan Pertalite sebanyak 3.000 kiloliter melalui Integrated Terminal Kota Bitung.
Tiga ribu kiloliter! Angka yang terdengar gagah, besar, dan menjanjikan. Jika dibacakan dalam konferensi pers, mungkin cukup untuk membuat suasana sedikit lebih optimistis.
Tetapi bagi pengendara yang sudah berjam-jam memandangi kendaraan di depannya, angka sebesar apa pun masih terasa seperti statistik di negeri antah-berantah apabila bensin belum juga mengalir ke tangki mereka.
Sebab, rakyat tidak hidup dari angka di atas kertas. Rakyat hidup dari kenyataan di lapangan. Tambahan pasokan tentu patut diapresiasi, tetapi ukuran keberhasilannya bukan seberapa megah angka yang diumumkan, melainkan seberapa cepat BBM tersedia, antrean berkurang, dan masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas tanpa harus menyisihkan setengah hari untuk urusan mengisi tangki.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan YSK. Bukan sekadar seberapa sering pemerintah berkoordinasi, seberapa banyak instansi yang dilibatkan, atau seberapa panjang penjelasan yang disampaikan. Yang ingin diketahui rakyat jauh lebih sederhana: kapan masalah ini selesai?
Sebab, koordinasi pemerintah boleh berlangsung berjam-jam, tetapi rakyat juga punya pekerjaan. Ada pedagang yang harus berjualan, sopir yang harus mencari nafkah, pekerja yang harus masuk kantor, dan keluarga yang bergantung pada kendaraan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Mereka tidak bisa terus-menerus menjadikan antrean BBM sebagai agenda utama.
Maka, jika benar YSK semakin dicintai rakyat di tengah kelangkaan BBM, barangkali cinta itu sedang diuji dengan metode yang tidak biasa.
Rakyat memberikan perhatian melalui keluhan, kritik, dan desakan agar pemerintah bertindak. Jangan sampai perhatian itu disalahartikan sebagai tepuk tangan. Sebab, dalam demokrasi, rakyat yang terus menyebut nama pemimpinnya belum tentu sedang memuji. Bisa jadi mereka sedang menagih tanggung jawab.
Gubernur pun tidak perlu benar-benar membuka usaha pegadaian. Tidak perlu menerima barang jaminan, apalagi meminta rakyat menggadaikan kesabaran untuk ditukar dengan janji penyelesaian. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian memastikan persoalan ditangani secara nyata, distribusi diawasi, dugaan penyimpangan ditindaklanjuti, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada akhirnya, BBM boleh saja langka, tetapi jangan sampai kehadiran solusi ikut langka. Pasokan boleh ditambah 3.000 kiloliter, tetapi kepercayaan publik tidak bisa sekadar diumumkan dalam satuan kiloliter. Ia hanya tumbuh ketika janji bertemu kenyataan.
Dan jika kelak antrean SPBU benar-benar menghilang, mungkin rakyat akan kembali mencintai gubernurnya dengan cara yang lebih tenang: tidak lagi menyebut namanya di kolom komentar, tidak lagi mendesak inspeksi mendadak, dan tidak lagi menyindirnya menjadi pegadaian.
Sebab, ketika BBM tersedia, rakyat bisa kembali mengurus kehidupannya sendiri. Pemerintah pun akhirnya mendapat penghargaan paling sederhana sekaligus paling berharga: tidak lagi menjadi bahan keluhan setiap kali rakyat ingin mengisi bensin.
Sampai saat itu tiba, biarlah antrean menjadi pengingat bahwa kesabaran rakyat memang bisa panjang, tetapi bukan berarti tanpa batas.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan gubernur yang paling sering disebut namanya. Rakyat membutuhkan gubernur yang membuat masalah tidak perlu terus-menerus disebut.
