RSOL, Rakyat Sulut, Manado — Gelagat dan dinamika politik internal Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara makin kencang. Dua nama mulai mengerucuk menahkodai partai berkhas warna kuning ini.
Salah satunya, Tonny Hendrik Lasut alias THL. Nama THL disebut-sebut akan menjadi ‘kuda hitam’ sekaligus alternatif untuk membawa kembali kejayaan partai berlambang pohon beringin besar ini di Bumi Nyiur Melambai (Sulut,red).
Pengamat Politik Sulut Baso Affandi mengatakan bahwa pertarungan antara Christiany Eugenia “Tetty” Paruntu dan THL merefleksikan dua poros utama dalam dinamika internal Partai Golkar.
“Satu kita ketahui bahwa mewakili kesinambungan elite partai dan akses nasional, dan satu lagi memperjuangkan regenerasi politik melalui kaderisasi akar rumput. Namun dalam membicarakan masa depan golkar, kita perlu meninjau lebih dalam dari sekadar kekuatan individu,” ujar Baso kepada Rakyat Sulut, Selasa malam (24/6).
Baso menegaskan bahwa Tetty Paruntu hadir sebagai simbol kontinuitas struktural, seorang tokoh nasional, mantan kepala daerah dan petahana Ketua DPD I. Namun demikian, seperti dikatakan Vedi R Hadiz dalam ‘Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia’ bahwa dominasi elite yang terlalu sentralistik bisa menghambat demokratisasi partai dan menyuburkan ketergantungan pada kekuasaan, bukan penguatan basis. Maka demikian, sebaliknya, Tonny Hendrik Lasut adalah representasi dari kaderisasi internal.
“THL menunjukan bahwa partai modern harus dibangun dari bawah, bukan sekadar digerakkan dari atas. Dalam ‘Political Parties and Democracy’ oleh Larry Diamond dan Richard Gunther, disebutkan bahwa partai yang sehat harus membuka peluang bagi kader internal untuk naik melalui jalur struktural yang terbuka dan kompetitif, bukan hanya melalui akses elite,” urainya.
Dia menuturkan bahwa golkar memiliki banyak kader, olehnya bukan soal miskin kader, tapi miskin ruang ekspresi kader. Sebab, partai yang hanya mengandalkan segelintir elite dalam mengambil keputusan akan cenderung mengalami stagnasi politik dan kehilangan daya saing.
“Sangat disayangkan organisasi yg memiliki banyak kader potensial, justru struktur lebih memberi ruang kepada patron dari pada prestasi, regenerasi jadi macet,” jelasnya lagi.
Selanjutnya Pileg dan Pilkada 2030 golkar butuh pemimpin yg bagaimana?, lanjut Baso. Pileg dan Pilkada 2030 akan berada dalam lanskap politik yang sangat kompetitif dan berbasis data. Dalam buku “Campaigning in the Twenty-First Century” oleh Dennis W Johnson, dijelaskan bahwa kemenangan politik ke depan akan sangat tergantung pada kemampuan pemimpin membangun narasi, mengelola organisasi digital, dan memobilisasi massa secara organik.
“Golkar butuh pemimpin yang bisa menghubungkan generasi lama dan baru, bukan justru menjadi simbol masa lalu. Responsif terhadap dinamika akar rumput dan terhubung langsung dengan rakyat, bukan hanya tampil saat Pemilu. Membuka ruang profesionalisme dan kaderisasi, bukan sekadar mengandalkan relasi personal dengan pusat,” tegasnya.
Baso menekankan bahwa kemenangan sejati dalam politik bukan hanya soal siapa yang paling kuat sekarang, tapi siapa yang paling mampu membawa organisasi bertahan, berkembang dan menang di masa depan. Jika Golkar Sulut serius ingin bangkit dan memenangkan kontestasi 2030, maka penguatan kader internal melalui kepemimpinan dan wajib lakukan regenerasi.
“Saya mengutip ‘The Party Decides’ (Marty Cohen et al., 2008), partai yang tidak membuka ruang regenerasi akan ditinggalkan oleh pemilih baru dan kader muda, dua faktor kunci kemenangan masa depan,” ingat Affandi.(but*)
Artikel ini tayang di edisi cetak, Rakyat Sulut, Halaman 1, Rabu 25 Juni 2025 dengan judul “Kursi ‘Beringin Sulut’ Memanas”.
