RSOL, Rakyat Sulut -BOLMONG- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulhan Manggabarani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Senin, (27/7/2026)
Permintaan itu disampaikan menyusul adanya surat dari Panitia Pelaksana HUT RI ke-81 yang meminta setiap pemerintah desa menyediakan sejumlah bendera Merah Putih sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan.
Menurut Politisi Golkar ini, tidak ada yang salah dengan upaya menyemarakkan HUT RI. Namun, pemerintah daerah dinilai harus lebih bijak melihat kondisi keuangan desa yang saat ini masih bergantung pada anggaran yang telah ditetapkan untuk program prioritas.
“Semangat kemerdekaan harus terus dijaga, tetapi jangan sampai pelaksanaannya justru membebani pemerintah desa. Desa memiliki keterbatasan anggaran dan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” kata Sulhan.
Ia menegaskan, sebagian besar desa di Bolmong belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mampu menopang berbagai kebutuhan di luar program yang telah direncanakan. Karena itu, setiap tambahan pengeluaran harus dipertimbangkan secara matang.
Sulhan juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang menurutnya masih belum sepenuhnya pulih. Dampak musim kemarau yang berkepanjangan membuat banyak warga kehilangan sumber penghasilan, terutama pekerja harian dan para tukang.
“Dalam kondisi seperti ini, kebijakan pemerintah semestinya berorientasi pada penghematan dan keberpihakan kepada rakyat. Jangan sampai desa harus menggeser anggaran hanya untuk memenuhi permintaan yang sebenarnya masih bisa dicarikan solusi lain,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar Pemkab Bolmong lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dibanding membebankan pengadaan kepada pemerintah desa. Menurutnya, semangat gotong royong, kerja bakti, pemasangan bendera yang telah dimiliki warga, serta menghias lingkungan sesuai kemampuan masing-masing sudah cukup untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan.
“Nilai perjuangan para pahlawan tidak diukur dari banyaknya anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Itulah yang harus dibangun dalam memperingati HUT RI,” tegasnya.
Sulhan berharap Pemkab Bolmong mengevaluasi kebijakan tersebut agar pelaksanaan HUT ke-81 RI tetap berjalan meriah dan khidmat tanpa menambah beban pemerintah desa yang tengah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Jangan sampai semangat nasionalisme tercoreng oleh kebijakan yang justru menimbulkan keluhan di tingkat desa. Pemerintah harus menjadi solusi, bukan menambah persoalan,” pungkasnya. (*/jux)
