RSOL, Rakyat Sulut- BOLMONG –Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menangani antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Fraksi Partai Golkar, Sulhan Manggabarani, S.E., S.H., M.H., menilai langkah Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, yang turun langsung memantau pelayanan dan distribusi BBM merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam merespons persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Kami dari Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas gerak cepat Bupati dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Kehadiran pemerintah secara langsung di lapangan sangat penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib, adil, dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Sulhan.
Namun, Sulhan menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pemantauan lapangan. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan membentuk Satuan Tugas Pengawasan Distribusi BBM, khususnya untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami meminta pemerintah daerah tidak berhenti sampai pada pemantauan. Pemkab perlu berkoordinasi dengan Pertamina, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, serta instansi terkait untuk membentuk Satgas Pengawasan BBM,” tegasnya.
Menurut Sulhan, Satgas tersebut diperlukan untuk melakukan pengawasan rutin terhadap pelayanan SPBU, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran, serta mencegah pembelian berulang, penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi, penimbunan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai kuota yang disediakan negara justru dinikmati oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” katanya.
Fraksi Partai Golkar juga mendorong adanya evaluasi terhadap kebutuhan dan kuota BBM di Kabupaten Bolaang Mongondow. Evaluasi tersebut penting agar kebijakan distribusi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, aktivitas pertanian, perikanan, transportasi, UMKM, dan kegiatan ekonomi daerah.
Sulhan berharap pembentukan Satgas dapat menciptakan sistem pengawasan yang terpadu, transparan, dan berkelanjutan sehingga antrean panjang dapat ditekan dan distribusi BBM bersubsidi semakin tepat sasaran.
“Gerak cepat pemerintah daerah sudah sangat baik dan patut diapresiasi. Selanjutnya, langkah tersebut perlu diperkuat melalui pengawasan bersama agar tidak ada lagi penyalahgunaan BBM, terutama BBM bersubsidi. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Sulhan. (***)
