RSOL/rakyatsulutonline.com, Sulawesi Utara – Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Sulawesi Utara tahun 2026 berjalan secara bertahap.
Sebagian wilayah masih dalam proses verifikasi data calon penerima dan sebagian lainnya sudah mulai berjalan atau masuk tahap pelaksanaan fisik di lapangan.
Hal ini disampaikan PPK Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Satker P3KP Sulut, Hendra Tumilantouw.
“Penyaluran dan pengerjaan dilakukan secara bertahap per wilayah atau kabupaten/kota menyesuaikan kelayakan dokumen serta hasil verifikasi data lapangan,” terangnya.
Adapun target kuota BSPS di Sulawesi Utara pada tahun 2026 adalah sekitar 11 ribu unit rumah, hal ini berkat dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Program BSPS di Sulawesi Utara mencakup alokasi 15 kabupaten/kota dengan nilai bantuan Rp20 juta per penerima dalam bentuk bahan bangunan.
“Disalurkan sebagai bahan bangunan senilai Rp20 juta, bukan dalam bentuk uang tunai,” bebernya.
Sebagaimana diketahui, permasalahan program BSPS adalah terkait status kepemilikan lahan sehingga harus memiliki kepastian hukum yang sah.
Dalam konteks itu, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bersama aparat setempat mengecek kejelasan riwayat penguasaan fisik lahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari sengketa di kemudian hari.
“Calon penerima bantuan melampirkan surat keterangan penguasaan lahan dari kepala desa atau lurah setempat sebagai bukti penguasaan lahan, serta persyaratan teknis Rumah Tidak Layak Huni ditambah dengan Surat Keterangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kepala Desa/Lurah, dan persyaratan teknis lainnya,” ujarnya.
Program BSPS bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup, mendorong semangat gotong royong dan keswadayaan mandiri.
“Membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk merenovasi rumah tidak layak huni agar menjadi rumah yang layak, aman, dan sehat,” jelasnya.(*gen)
