RSOL/Rakyatsulutonline.com, Bitung — Wakil Ketua I DPRD kota Bitung dari Fraksi Partai Gerindra, Ronald Gunawan Kansil SH., menggelar Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Kedua Tahun Sidang 2025–2026 Daerah Pemilihan Kecamatan Madidir dan Kecamatan Girian, Selasa (4/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ronald Kansil menjelaskan bahwa kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi anggota legislatif untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh yang hadir, mulai dari jajaran pemerintah kecamatan, dinas terkait, para lurah, hingga masyarakat dan mahasiswa, untuk aktif menyampaikan masukan.
Dalam reses ini, kami sebagai anggota dewan ingin mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini akan kami catat dan diteruskan kepada pemerintah kota sebagai bahan tindak lanjut”, katanya.
Menurut Ronald, aspirasi yang disampaikan warga tidak akan berhenti pada forum reses semata, tetapi akan diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan penganggaran.
Ini akan kami dorong dalam pembahasan APBD, baik perubahan maupun tahun berikutnya, supaya ada solusi konkret, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Pada sesi dialog, seorang warga Kelurahan Madidir mengusulkan perbaikan saluran drainase di sekitar Gereja GMIM Zaitun. Menurutnya, aliran air tidak lagi mengalir ke saluran yang tersedia sehingga meluap ke badan jalan dan menyebabkan banjir saat hujan deras.
Selain itu warga juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan di dekat SD Inpres 6/75 Madidir yang dinilai telah rusak dan membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, Ronald Kansil menjelaskan bahwa persoalan drainase merupakan masalah yang masih banyak ditemukan di Kota Bitung. Ia akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan dinas terkait agar dilakukan pembersihan serta penanganan saluran air.
Sementara terkait perbaikan jalan, Kansil mengakui adanya keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia memastikan DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti dampak aktivitas perusahaan (PT. Agro) yang dinilai menimbulkan polusi udara dan kebisingan. Hal ini, kata Ronald, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait.
Kami akan berkoordinasi dengan dinas teknis untuk memastikan ada penindakan jika memang ditemukan pelanggaran. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Dikesempatan yang sama, Sekretaris Kecamatan Madidir turut menyampaikan masukan terkait pengembangan kawasan industri di wilayah Madidir. Ia berharap pemerintah daerah memiliki perencanaan jangka panjang agar ekspansi perusahaan tidak memutus akses masyarakat menuju permukiman maupun kawasan pesisir.
Selain itu, pemerintah kecamatan juga meminta agar akses bagi nelayan tradisional tetap dijamin sehingga aktivitas mencari nafkah tidak terganggu oleh perkembangan kawasan industri.
Menanggapi masukan tersebut, Ronald Kansil menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat penting.
Kalau ada perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, mari kita cari solusi bersama, agar masyarakat tidak dirugikan. Pemerintah harus hadir sebagai penengah agar semua pihak mendapatkan manfaat,” ucapnya.
Sementara itu, warga juga mempertanyakan biaya pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pinokalan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Terkait pertanyaan tersebut, Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjelaskan bahwa biaya resmi telah diatur sesuai standar pelayanan.
Apabila terdapat biaya di luar ketentuan, kemungkinan merupakan kesepakatan tambahan antara keluarga dengan tenaga penggali makam untuk pekerjaan di luar standar pelayanan pemerintah.
Menutup pertemuan tersebut,
Ronald Gunawan Kansil menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh masyarakat, pemerintah kecamatan, para lurah, OPD, tokoh masyarakat, serta mahasiswa yang telah hadir dan aktif memberikan masukan.
Beliau berharap, penyerapan aspirasi ini, pemerintah dapat lebih responsif dan tidak menunda penanganan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik bergantung pada sejauh mana aspirasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
Jangan sampai setiap tahun keluhan yang sama terus muncul tanpa solusi nyata. Ini yang harus kita benahi bersama,” pungkasnya. (fik)
