RSOL, Rakyatsulutonline.com, BITUNG — Hari ini, Jumat 20 Februari 2026 genap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE., dan Wakil Wali Kota Randito Maringka S.sos., menjadi fase penting dalam meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus mencatat sejumlah capaian strategis di tengah tantangan fiskal serta kewajiban keuangan daerah yang diwarisi pemerintahan sebelumnya.
Pasangan yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 di istana negara, Jakarta, usai memenangkan Pilkada kota Bitung 2024 dengan total 73.388 suara atau sekitar 63-64 persen suara sah ini menegaskan arah kebijakan pada stabilitas fiskal, penguatan ekonomi kerakyatan, serta percepatan pemenuhan layanan dasar masyarakat di Kota Bitung.
Selain itu, dalam sektor ekonomi dan fiskal, realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Bitung hingga akhir November 2025 mencapai sekitar Rp100,5 miliar atau 93 persen dari target. Angka tersebut melonjak siknifikan dibanding realisasi PAD tahun 2024 yang berada di kisaran Rp73 miliar, sehingga terjadi pertumbuhan lebih dari 37 persen dalam satu tahun kerja pemerintahan Hengky–Randito.
Optimalisasi pajak daerah menjadi kontributor utama kenaikan tersebut. Pada saat itu juga, Pemerintah Kota Bitung juga berhasil menuntaskan sekitar Rp80 miliar atau kurang lebih 70 persen dari total kewajiban keuangan daerah.
Wali Kota Hengky Honandar menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan keuangan yang lebih hati-hati agar ruang fiskal semakin sehat dan mampu menopang pembangunan prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Arah pembangunan lima tahun ke depan dituangkan dalam dokumen RPJMD 2025–2029 yang telah dibahas bersama DPRD Kota Bitung.
Dokumen tersebut menjadi pedoman mewujudkan visi Harmonisasi Menuju Bitung Maju melalui 16 program unggulan dan lima prioritas pembangunan, meliputi penguatan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, serta ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Di bidang kelautan dan perikanan, dukungan terhadap pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera PPS Bitung menjadi Eco Fishing Port menjadi salah satu langkah strategis.
Pelabuhan ini ditargetkan mampu menampung hingga 1.600 kapal perikanan dari sebelumnya 1.048 kapal, meningkatkan produktivitas hingga sekitar 92.000 ton per tahun, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.
Saat ini, kota Bitung juga menjadi titik peluncuran ekspor komoditas perikanan dan pertanian senilai Rp13,36 miliar ke tujuh negara melalui Pelabuhan Peti Kemas Bitung.
Untuk menggerakkan ekonomi dari bawah, pemerintah menurunkan retribusi pasar hingga 50 persen. Kebijakan ini dinilai membantu pedagang kecil bertahan di tengah tekanan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga.
Di saat yang sama, pembentukan Koperasi Merah Putih di 69 kelurahan difasilitasi hingga tahap legalitas akta notaris guna memperkuat ekonomi kerakyatan.
Di bidang infrastruktur, perbaikan Jalan SH Sarundajang sebagai urat nadi mobilitas kota dilakukan secara bertahap, disusul revitalisasi sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Makawidey, Kecamatan Aertembaga.
Penguatan layanan publik juga terlihat dari pengangkatan sekitar 1.100 PPPK paruh waktu, pembayaran TPP dan THR ASN secara tepat waktu, serta program intervensi stunting melalui pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil.
Selain itu, Akses internet di wilayah blank spot seperti Punaungian dan Pulau Lembeh mulai dihadirkan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan UMKM digital.
Dengan kombinasi peningkatan PAD, penyelesaian utang daerah, penguatan sektor perikanan melalui PPS Bitung, serta kebijakan pro rakyat seperti penurunan retribusi pasar, satu tahun pemerintahan Hengky Honandar dan Randito Maringka menunjukkan upaya konsolidasi fiskal sekaligus kerja nyata di lapangan untuk masyarakat Kota Bitung.(fik)
