Rakyat Sulut, Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) tak main-main soal disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi soal pelayanan publik.
Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli, ketika memimpin Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati, Kamis (5/3). Dalam rapat menyoroti masalah integritas ASN, terutama terkait manipulasi sistem absensi.
Didampingi Wakil Bupati Fredy Tuda dan Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, Bupati mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan mulai dari Asisten, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, hingga Kepala Puskesmas untuk mengevaluasi kinerja dan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Bupati Ronald Kandoli mengungkapkan temuan mengejutkan dari BPK RI. Terdeteksi lebih dari seribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mitra terindikasi menggunakan aplikasi Fake GPS untuk mengelabui sistem kehadiran.
“Pimpinan perangkat daerah jangan ragu mengambil langkah tegas. ASN yang kurang disiplin harus segera dibina sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Bupati Kandoli.
Ia memerintahkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh demi memulihkan kedisiplinan pegawai.
RK sapaan akrab bupati, ia menginstruksikan setiap OPD untuk memastikan efektivitas program RK-FT agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pemkab akan melakukan monitoring berkala, di mana OPD dengan tingkat pelanggaran tinggi atau capaian rendah akan mendapatkan perhatian khusus.
“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Sistem pengawasan internal harus diperkuat agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali,” pungkas pria yang dikenal low profile ini.
Untuk diketahui, selain masalah kedisiplinan, rapat tersebut membahas dua poin krusial terkait administrasi pemerintahan.(*map)
