Pemkot Kotamobagu Dorong Penguatan Tata Kolala Melalui Teknologi Transformasi

banner 120x600

RSOL, Rakyat Sulut- Kotamobagu- Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu upaya strategis yang dilakukan yakni penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen digital guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

Saat ini, pemerintah desa di wilayah Kotamobagu mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk pembuatan akun serta pemenuhan kebutuhan teknis lainnya. Langkah ini menjadi tahapan awal dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan desa ke dalam sistem berbasis digital.

Wali Kota Kotamobagu, Wenny Gaib, menegaskan bahwa digitalisasi keuangan desa merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

“Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa menjadi langkah krusial agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Tahun ini kami menargetkan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa sudah mulai terealisasi,” ujar Wali Kota, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, penerapan transaksi non tunai tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan desa di Kota Kotamobagu.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kotamobagu, Sahaya Subagio Mokoginta, menjelaskan bahwa kehadiran Siskeudes akan membuat proses pengelolaan keuangan desa berjalan lebih sistematis.

“Melalui Sistem Keuangan Desa, seluruh tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan dapat dilakukan secara terstruktur. Hal ini tentu memudahkan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan pendampingan serta koordinasi dengan pemerintah desa agar implementasi sistem tersebut dapat berjalan optimal. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *