RSOL, rakyatsulutonline.com – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 puncaknya hari ini, Rabu 27 November 2024. Sekira 1,9 jutaan lebih pemilih di Sulawesi Utara (Sulut) akan menentukan masa depan Sulut untuk 5 (lima) tahun ke depan, 2024-2029.
Pesta demokrasi kali ini, sistem pemilihan langsung yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Sementara untuk Provinsi Sulawesi Utara berlangsung 15 kabupaten kota, dan provinsi. Artinya, hari ini, (Rabu, red) akan tersajikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota se-Sulut.
Pengamat Politik Universitas Negeri Manado (Unima) Dr Goinpeace Tumbel mengatakan bahwa Sulut ke depan menyongsong Indonesia Emas 2045. Suatu masa, momentum akan menghadapi berbagai tantangan tapi juga sebagai peluang.

“Nah. Untuk itu, kita mulai saat ini memiliki kesadaran yang visioner. Semangat tersebut paling tidak harus dimiliki oleh elit birokrasi yang dipelopori oleh top eksekutif. Dan top eksekutif yang diproduk oleh rezim Pilkada,” kata Goinpeace kepada Rakyat Sulut di Tondano, Selasa (26/11) pagi.
Sebab itu, lanjut Goinpeace, pemilihan besok (hari ini,red) harus diboboti oleh stakeholder pilkada yang di dalamnya tidak hanya penyelenggara Pilkada seperti KPUD, Bawaslu, DKPP, tapi juga oleh Partai Politik (Parpol) pengusung calon dan terutama oleh masyarakat sebagai unsur yang memiliki saham terbesar karena memiliki suara, yang menentukan terpilihnya top eksekutif yang akan menakodai untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas dalam perspektif lokal goverment. “Saya berharap dalam perspektif tersebut, partisipasi politik dan perilaku masyarakat pemilih tidak menggadaikan hak suara politiknya dengan transaksi politik yang mencederai makna demokrasi itu sendiri. Partisipasi politik masyarakat jangan terjebak pada politik mobilisasi, politik pragmatis dan money politik,” ujar Goinpeace, yang juga kesehariannya sebagai Wakil Dekan (WD) 3 (tiga) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Unima ini.
Dia menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat harus disemangati dengan melihat rekam jejak, visi misi, program, kapasitas dan kapabilitas pasangan calon yang ada. Untuk itu, ia berharap paslon juga menghindari melakukan hal hal yang menciderai proses demokrasi dalam rezim pilkada.
“Kita hindari money politik. Kemudian juga masyarakat hindari untuk mau menarik-narik Paslon untuk melakukan hal-hal yang mencederai demokrasi. Mari bertekad bersama untuk Pilkada serentak ini memproduksi pemimpin yang memiliki visi besar untuk kemajuan bersama dan demi masa depan daerah yang mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera,” demikian Tumbel.
Sebelumnya, Pengamat Politik Dr Muharto mengatakan bahwa pesta demokrasi pilkada idealnya konstestasi gagasan, bukan kontestasi materi yang justru akan merusak nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri.
“Demokrasi mengusung tema pembebasan, pembaharuan dan pertarungan ide gagasan yang cemerlang. Jadi, Indonesia menganut demokrasi pembangunan yang konstitusional, di mana tataran implementasi demokrasi membumikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan,” ujar Muharto, yang juga Rektor Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) ini.
Untuk itu, lanjut Muharto, setiap kandidat kepala daerah di dalam berkontestasi diharapakn dapat merebut simpatik masyarakat dengan gagasan yang cemerlang, meyakinkan masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.
“Namun pada perkembangannya, setiap momen Pemilukada. Indikator money politik selalu tampil merusak kwalitas demokrasi. Money politik mencederai spirit demokrasi, tidak hanya melanggar konstitusi, namun menurunkan wibawa demokrasi dan menggiring pemilukada pada mekanisme pasar,” tegasnya.
Dia menegaskan lagi bahwa money politik hanya dilakukan oleh agen pasar, bukan agen pembaharuan. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpendidikan menegah ke bawah dan status ekonomi menengah kebawah sangat berpotensi menjadi korban money politik yang digerakan oleh agen pasar tak bermoral.
“Oleh karena itu, sangat diharapkan peran penyelenggara dapat maksimal mencegah terjadinya money politik,” pinta rektor.(jux/red)
Artikel ini tayang di Rakyat Sulut (Media Cetak/Koran), Halaman 1, edisi Rabu, 27 November 2024 dengan judul “TUNAIKAN KEDAULATAN RAKYAT” dan sub judul “JANGAN GADAIKAN DENGAN POLITIK TRANSAKSIONAL”.