Rakyat Sulut, Manado – Wacana penempatan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Alhasil mendapat tanggapan dari berbagai elemen, salah satunya Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara.
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara Syamparudin menilai bahwa wacana tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas keamanan nasional.
“Selama ini Polri dirancang sebagai institusi negara yang berdiri independen dan profesional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta perlindungan kepada masyarakat,” ujar Syamparudin kepada Rakyat Sulut (RSOL Group), Jumat (6/2/2026).
Menurut Syamparudin, perubahan struktur kelembagaan yang menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu berisiko mengaburkan prinsip independensi tersebut. “Ketika Polri berada di bawah kendali kementerian, maka sangat terbuka peluang terjadinya intervensi kepentingan politik. Hal ini bukan hanya akan memengaruhi kinerja institusi, tetapi juga dapat berdampak langsung pada rasa aman masyarakat,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan pembangunan nasional.
“Apabila aparat penegak hukum tidak lagi dipersepsikan netral, maka kepercayaan publik terhadap negara dapat mengalami penurunan yang signifikan,” kunci Syamparudin.(*tr-07/red)
