Rakyat Sulut, KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib turun langsung mengecek sejumlah pekerjaan, termasuk Optimisasi Gelanggang Olahraga (GOR) Ambang Tahap I yang memiliki anggaran Rp7 miliar.
Dalam peninjauan tersebut, Weny didampingi Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Kepala Dinas PUPR Claudy Mokodongan, Kepala Dinas Perhubungan Anas Marham Tungkagi, serta staf khusus Widi Mokoginta dan Arman Mokoginta.
Weny menjelaskan bahwa pengecekan lapangan dilakukan untuk mencocokkan laporan progres pekerjaan dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah tidak ingin pekerjaan yang dilaporkan telah selesai ternyata belum memenuhi standar yang ditetapkan.
“Peninjauan ini memastikan pekerjaan yang telah dilaporkan kepada kami setelah selesai 100 persen. Kami memastikan kembali apakah memang sudah benar diselesaikan 100 persen dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Weny.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada persentase penyelesaian pekerjaan. Faktor kualitas juga menjadi perhatian utama agar infrastruktur yang dibangun dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kemudian tentu kami meninjau tentang kualitas pelaksanaan pekerjaan. Sehingga betul-betul kita bisa memastikan pekerjaan ini bukan hanya menyiapkan prasarana dan sarana untuk masyarakat, tetapi kita juga melihat mutu daripada pekerjaan,” katanya.
Khusus proyek GOR Ambang, Weny meminta perangkat daerah terkait melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pekerjaan yang dikerjakan pihak ketiga.
Ia menekankan agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal sekaligus memenuhi spesifikasi teknis yang telah direncanakan.
“Untuk mengejar waktu, kami menggunakan pihak terkait, instansi terkait, untuk selalu mengawal pekerjaan ini pada pihak ketiga dan harus diselesaikan tepat waktu, dan juga dengan kualitas yang bermutu sesuai dengan apa yang telah direncanakan,” tegasnya.
Selain progres dan mutu pekerjaan, pemerintah juga memperhatikan dampak pembangunan terhadap aktivitas warga. Weny meminta pekerjaan di kawasan GOR Ambang tidak sampai menghambat kegiatan masyarakat di sekitar lokasi.
“Kami juga memastikan bahwa pekerjaan ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang beraktivitas di sekitar Kelurahan Ambang. Itu yang menjadi tujuan dari kunjungan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Optimisasi GOR Ambang Tahap I dibiayai melalui APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2026 dengan pagu Rp7 miliar. Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas PUPR Kota Kotamobagu dengan HPS Rp6.999.997.862.
Sebelumnya, proses tender paket tersebut sempat mengalami kegagalan setelah 21 peserta dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis maupun penawaran harga.
Pemerintah kemudian melanjutkan proses pengadaan guna memperoleh penyedia yang memenuhi kualifikasi.
Dengan turun langsung ke lokasi, Weny ingin memastikan proyek tersebut tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi benar-benar menghasilkan fasilitas publik yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kotamobagu.
Pengawasan juga diharapkan dapat memastikan pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi, serta tidak mengganggu aktivitas warga di sekitar GOR Ambang. (jux)
