RSOL, Rakyat Sulut- KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Komitmen tersebut diperkuat melalui audiensi antara Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, dan jajaran BPJS Kesehatan Cabang Tondano di ruang kerja Wali Kota, Selasa (28/7/2026).
Audiensi yang dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Djamal Adriansyah, menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Kotamobagu.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus merumuskan langkah strategis agar seluruh masyarakat Kotamobagu mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara menyeluruh.
Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menegaskan bahwa UHC bukan sekadar target administratif, melainkan bentuk nyata keadilan dalam pelayanan kesehatan.
“Agar pelayanan kesehatan dari BPJS dapat dirasakan secara efisien dan efektif, daerah kita memang harus diposisikan pada cakupan UHC. Ini penting agar tidak ada lagi hambatan prosedural ketika warga membutuhkan penanganan medis mendesak,” ujar Weny.
Ia menambahkan, keberhasilan mewujudkan UHC membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari penguatan anggaran daerah hingga pembaruan data kepesertaan agar lebih akurat dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemkot Kotamobagu bersama BPJS Kesehatan juga berkomitmen meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi terpadu.
Langkah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta JKN, termasuk mekanisme pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga sistem rujukan ke rumah sakit.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Djamal Adriansyah, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program JKN di Kotamobagu menunjukkan capaian yang positif.
Menurutnya, dalam satu tahun terakhir, sekitar 345 ribu layanan kesehatan telah dimanfaatkan peserta JKN di Kotamobagu, dengan rata-rata sekitar 28 ribu layanan setiap bulan.
Djamal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kotamobagu atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan program JKN.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Wali Kota beserta jajarannya. Tanpa dukungan beliau, program ini tidak akan berjalan secara maksimal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan turut menyampaikan kebijakan baru yang memberikan manfaat tambahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kini ASN daerah dapat mendaftarkan anggota keluarga tambahan, seperti orang tua, mertua, maupun anak keempat, dengan besaran iuran yang lebih ringan dibandingkan skema peserta mandiri.
Melalui penguatan kolaborasi antara Pemkot Kotamobagu dan BPJS Kesehatan, diharapkan target Universal Health Coverage dapat segera terwujud, sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas tanpa terkendala persoalan biaya. (***)
