RSOL/rakyatsulutonline.com, Setiap kali gelombang demonstrasi mahasiswa muncul, hampir selalu ada satu narasi yang berulang di ruang publik bahwa demonstrasi yang damai dan santun tidak akan pernah menghasilkan perubahan. Kalau kita menggunakan pandangan ini, pemerintah hanya akan mendengar ketika jalanan lumpuh, pagar gedung DPR roboh, kendaraan dibakar, atau bentrokan dengan aparat terjadi. Semakin besar kerusuhan yang ditimbulkan, semakin besar pula peluang tuntutan rakyat dipenuhi. Tapi, kita menyaksikan sendiri hasil dari aksi 17+8 kemarin, apakah perubahan yang efektif terjadi setelah jatuhnya korban, rusaknya fasilitas umum dan banyaknya gedung pemerintah yang hancur dan terbakar hangus?!
Narasi seperti ini terdengar masuk akal karena sebagian besar masyarakat dan mahasiswa di ruang-ruang diskusi organisasi mengenal sejarah melalui peristiwa-peristiwa yang dramatis. Revolusi Prancis identik dengan kekacauan. Reformasi 1998 sering diingat melalui kerusuhan dan pendudukan gedung DPR. Berbagai revolusi di dunia juga kerap digambarkan melalui bentrokan antara massa dan aparat. Dari potongan-potongan sejarah tersebut lahirlah kesimpulan sederhana bahwa perubahan besar hanya dapat dicapai melalui tekanan yang keras dan konfrontatif.
Persoalannya, kesimpulan itu sering kali hanya melihat permukaan sejarah tanpa memahami mekanisme yang sebenarnya bekerja di balik terjadinya perubahan dari perspektif rezim yang menyerah. Jika kerusuhan adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah gerakan, maka seharusnya setiap demonstrasi yang berakhir ricuh akan menghasilkan perubahan politik. Kenyataannya tidak demikian.
Sejarah juga dipenuhi oleh aksi-aksi yang penuh amarah, menimbulkan kerusakan, bahkan memakan korban jiwa, tetapi gagal mengubah kebijakan apa pun. Sebaliknya, terdapat banyak gerakan yang relatif damai tetapi mampu mengubah arah sejarah sebuah bangsa terutama di jaman sekarang dengan masifnya sosial media. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah demonstrasi harus damai atau anarkis. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apa yang sebenarnya ditakuti oleh kekuasaan sehingga perubahan itu terjadi ketika melakukan demonstrasi?
Banyak mahasiswa memahami demonstrasi sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan menekan pemerintah. Akan tetapi, lebih sedikit yang memahami bagaimana pemerintah memandang sebuah demonstrasi. Ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan tertentu, para pengambil keputusan tidak selalu bertanya apakah tuntutan yang dibawa mahasiswa tersebut benar atau salah.
Dalam praktik politik dari dulu hingga politik modern saat ini, pertanyaan yang lebih sering muncul adalah, “Apa yang akan terjadi pada kekuasaan jika tuntutan mahasiswa diabaikan?” Cara berpikir ini mungkin terdengar tidak populer, tetapi memang demikian cara kerja logika kekuasaan, mereka tidak melihat kebenaran dalam narasi demonstrasi, mereka lebih mementingkan kalkulasi resiko politik jika narasi yang dibawa oleh massa demonstran diabaikan. Politik bukan hanya soal benar dan salah, melainkan juga soal risiko, stabilitas, legitimasi, dan usaha mereka menjaga keberlanjutan kekuasaan itu sendiri.
Karena itu dalam tulisan ini kita perlu tahu bahwa konsep biaya politik menjadi penting untuk dipahami. Biaya politik adalah seluruh konsekuensi yang harus ditanggung oleh penguasa ketika mereka memilih mengabaikan suatu persoalan yang dianggap penting oleh masyarakat. Konsekuensi tersebut tidak selalu berupa kerugian finansial. Dalam banyak kasus, justru kerugian yang paling ditakuti adalah kerugian yang tidak terlihat secara langsung.
Hilangnya kepercayaan publik, memburuknya citra pemerintah, meningkatnya kritik media, menurunnya elektabilitas, munculnya tekanan dari kelompok masyarakat sipil, hingga retaknya dukungan elite politik merupakan bentuk-bentuk biaya politik yang sering kali jauh lebih berbahaya daripada kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh demonstrasi.
Untuk memahami hal ini, bayangkan ada seribu mahasiswa melakukan demonstrasi selama satu hari. Mereka berorasi, membentangkan spanduk, menyampaikan tuntutan, lalu pulang. Keesokan harinya masyarakat kembali bekerja, media beralih ke isu lain, dan perbincangan publik pun menghilang. Dalam situasi seperti ini, pemerintah mungkin merasa tidak perlu mengambil tindakan apa pun karena biaya politik yang muncul relatif kecil. Mereka cukup menunggu hingga perhatian publik berpindah ke isu berikutnya.
Namun bayangkan situasi yang berbeda. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa berhasil menarik perhatian media nasional selama berminggu-minggu. Akademisi ikut mengeluarkan kajian. Jurnalis terus mengungkap fakta-fakta baru. Organisasi masyarakat sipil mulai bersuara. Tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut memberikan dukungan. Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berpihak pada tuntutan yang disampaikan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak lagi berhadapan dengan sekelompok mahasiswa di jalanan yang berjemur di bawah terik matahari dan derasnya hujan. Mereka berhadapan dengan opini publik yang semakin besar dan semakin sulit diabaikan yang berawal dari narasi tuntutan yang dibawa oleh kelompok mahasiswa. Itulah maksud dari demonstrasi denganbiaya politik tinggi.
Banyak orang mengira bahwa yang ditakuti penguasa adalah kemarahan massa ketika demonstrasi. Padahal yang lebih ditakuti adalah konsekuensi dari kemarahan tersebut. Kekuasaan tidak selalu takut pada demonstrasi yang besar, tetapi sangat khawatir terhadap demonstrasi yang mampu menggerus legitimasi mereka.
Legitimasi adalah keyakinan masyarakat bahwa pemerintah masih layak memimpin dan masih bertindak untuk kepentingan publik. Selama legitimasi itu kuat, kekuasaan relatif aman. Itulah mengapa kita sering melihat pemerintah selalu mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat kepada pemerintah yang angkanya selalu di atas 70%.
Namun ketika narasi tubtutan yang dibawa saat demonstrasi mahasiswa membuat semakin banyak masyarakat mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah, mulai meragukan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat, dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, maka posisi penguasa menjadi jauh lebih rentan. Dalam sejarah politik, banyak rezim tidak jatuh karena kalah secara militer. Mereka jatuh karena kehilangan legitimasi di mata rakyatnya sendiri.
Pelajaran ini dapat dilihat dari perjuangan Mahatma Gandhi di India. Gandhi tidak memiliki tentara yang mampu menandingi Imperium Inggris. Ia tidak memiliki persenjataan modern atau kekuatan militer yang besar. Namun ia memahami bahwa kekuasaan kolonial Inggris tidak hanya berdiri di atas senjata, melainkan juga di atas legitimasi moral dan politik. Melalui boikot ekonomi, pembangkangan sipil, dan mobilisasi rakyat secara damai, Gandhi membuat biaya mempertahankan kolonialisme semakin tinggi.
Dunia internasional mulai mempertanyakan moralitas penjajahan. Inggris menghadapi tekanan politik yang terus meningkat. Secara ekonomi, sistem kolonial juga mulai terganggu. Pada titik tertentu, mempertahankan India menjadi lebih mahal dibandingkan melepaskannya. Perubahan tidak lahir karena Inggris takut pada kekerasan rakyat India, melainkan karena biaya politik mempertahankan kolonialisme menjadi terlalu besar.
Hal yang hampir sama terjadi dalam perjuangan Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat. King memahami bahwa negara selalu memiliki kapasitas kekerasan yang jauh lebih besar dibandingkan gerakan sosial mana pun. Jika gerakan hak-hak sipil memilih jalan kekerasan, negara akan memperoleh legitimasi untuk melakukan represi yang lebih luas.
Karena itu, strategi yang dipilih adalah aksi damai yang terorganisir. Ketika demonstran kulit hitam dipukul, ditangkap, atau diserang aparat hanya karena memperjuangkan hak-hak dasar mereka, masyarakat Amerika menyaksikan semuanya melalui media. Publik mulai mempertanyakan mengapa negara yang mengaku sebagai simbol kebebasan justru mempertahankan diskriminasi rasial. Yang muncul bukan sekadar simpati terhadap demonstran, melainkan krisis legitimasi bagi sistem segregasi itu sendiri.
Biaya politik penguasa dari mempertahankan sistem diskriminatif menjadi semakin besar hingga perubahan akhirnya menjadi satu-satunya pilihan yang lebih rasional bagi para pengambil kebijakan. Karena mereka tahu betul, apa konsekuensi bagi tampuk kekuasaanya jika suara para demonstran itu diabaikan.
Dari dua contoh tersebut terlihat bahwa gerakan yang efektif bukanlah gerakan yang paling mampu menciptakan ketakutan, melainkan gerakan yang paling mampu menciptakan konsekuensi politik. Kesalahan yang sering terjadi dalam gerakan mahasiswa adalah menganggap bahwa perhatian publik identik dengan kemenangan politik. Padahal tidak sesederhana itu, bahkan seringkali menjadi bumerang karena masyarakat merasa dirugikan dan balik menyerang mahasiswa. Itulah yang diinginkan oleh rezim kekuasaan.
Kerusuhan memang dapat menarik perhatian media dalam waktu singkat, tetapi perhatian sesaat tidak selalu menghasilkan perubahan. Bahkan dalam banyak kasus, kerusuhan justru menggeser fokus masyarakat dari substansi tuntutan menuju isu keamanan dan ketertiban. Ketika itu terjadi, pemerintah sering kali memperoleh ruang untuk membingkai demonstran mahasiswa sebagai sumber masalah bagi ketertiban masyarakat, bukan sebagai pembawa aspirasi masyarakat.
Karena itu, demonstrasi yang efektif tidak harus menjadi demonstrasi yang pasif dan seremonial. Demonstrasi tetap harus mampu menciptakan tekanan yang efektif. Tetapi perlu kita satukan pandangan bahwa tekanan tersebut tidak harus diwujudkan dalam bentuk kekerasan, anarkis, merusak fasilitas umum hingga menimbulkan korban dari mahasiswa dan aparat.
Tekanan dapat dibangun melalui penguasaan narasi publik, penyajian data yang kuat, kemampuan menjaga isu tetap hidup di media, memperluas koalisi dengan berbagai kelompok masyarakat, serta mempertahankan legitimasi moral di hadapan publik. Karen semakin luas dukungan yang berhasil dibangun ketika narasi tuntutan dalam setiap demonstrasi itu jelas, maka semakin mahal konsekuensi biaya politik yang harus ditanggung penguasa jika mereka memilih untuk tidak merespons suara mahasiswa.
Karena itu, sebagai bagian dari anggota parlemen jalanan yang sudah melalui berbagai aksi demonstran baik yang dibilang efektif maupun kurang efektif, maka sudah saatnya kita sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelektual berhenti mengukur keberhasilan aksi dari berapa pagar yang berhasil dirobohkan, berapa banyak bentrokan yang terjadi, atau seberapa lama jalan raya berhasil ditutup.
Ukuran yang lebih relevan adalah apakah setelah aksi tersebut posisi pemerintah menjadi lebih sulit untuk mempertahankan kebijakannya. Apakah opini publik mulai bergeser. Apakah media terus mengawasi. Apakah semakin banyak kelompok masyarakat yang ikut bersuara dan mendukung poin tuntutan kita. Apakah para pengambil keputusan mulai merasakan tekanan untuk memberikan respons bahkan terpaksa melakukan perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan kepada masyarakat.
Perdebatan mengenai demonstrasi damai dan demonstrasi anarkis sering kali membuat kita kehilangan fokus terhadap persoalan yang lebih mendasar. Sejarah tidak menunjukkan bahwa perubahan selalu dimenangkan oleh massa yang paling marah. Sejarah justru memperlihatkan bahwa perubahan sering kali dimenangkan oleh gerakan yang mampu membuat pengabaian terhadap tuntutan rakyat menjadi semakin mahal.
Ketika kepercayaan publik menurun, ketika legitimasi mulai terkikis, ketika media terus menyorot masalah yang sama, ketika dukungan masyarakat terus meluas, dan ketika para elite mulai merasa bahwa mempertahankan kebijakan yang bermasalah akan merugikan posisi mereka sendiri, saat itulah tekanan politik benar-benar bekerja.
Kekuasaan mungkin mampu menghadapi teriakan di jalanan selama satu hari. Kekuasaan mungkin juga mampu mengerahkan aparat untuk membubarkan massa dengan pentungan dan gas air mata. Namun jauh lebih sulit bagi siapa pun termasuk rezim kekuasaan untuk menghadapi hilangnya legitimasi, runtuhnya kepercayaan publik, dan meluasnya kesadaran kolektif bahwa sebuah kebijakan harus diubah.
Ketika kondisi tersebut tercipta, persoalannya tidak lagi terletak pada apakah pemerintah mau mendengar suara rakyat. Persoalannya berubah menjadi berapa lama mereka mampu bertahan tanpa meresponsnya. Itulah bahasa yang paling dipahami oleh kekuasaan, bahasa ketakutan kehilangan kursi kekuasaan, dan sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa bahasa tersebutlah sering kali lebih efektif daripada kerusuhan dan aksi anarkis yang paling besar sekalipun.(**)
